foto: ist
JAKARTA - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 15 September baru mencapai sekira 57 persen dari total anggaran APBN Perubahan 2008 untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp697,07 triliun.
Realisasi untuk belanja non-K/L yang notabene bagian dari pemerintah pusat, seperti pembayaran utang, mencapai 67 persen dari APBN-P 2008 sebesar Rp94,7 triliun.
Sementara realisasi subsidi mencapai 64 persen dari APBN-P 2008 sebesar Rp234,4 miliar. Realisasi belanja subsidi BBM mencapai 72,4 persen dari Rp126,82 triliun, belanja subsidi listrik 60,73 persen dari Rp60,29 triliun.
"Sementara realisasi subsidi nonenergi mencapai 40,69 persen dari total anggaran Rp47,297 triliun," ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Depkeu Herry Purnomo, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2008).
Adapun untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis seperti belanja pegawai realisasinya mencapai 67,2 persen dari APBN-P 2008 yang sebesar Rp123,5 triliun. Kemudian untuk belanja barang sebesar 40,35 persen dari Rp67,4 triliun dan belanja modal 38 persen dari Rp79,1 triliun.
Herry menegaskan, bahwa pemerintah akan terus mengupayakan penyerapan anggaran ini lebih baik lagi hingga tutup tahun. "Upaya menggenjot penyerapan terus dilakukan, tapi kayaknya sampai akhir tahun tidak sampai 100 persen, kecuali belanja pegawai," ucapnya.
Mengenai posisi kas pemerintah, Herry mengatakan, hingga saat ini masih surplus. Namun, ia belum bisa memastikan berapa jumlah sebenarnya. "Tanggal 25 September kemarin kami memang membayar gaji pegawai negeri bulan Oktober, tapi penerimaan kan juga masuk terus," ucapnya.
Dia menyebutkan, tiap bulan hingga akhir tahun pemerintah harus menyalurkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp15 triliun, gaji pegawai negeri Rp7 triliun hingga Rp8 triliun, bayar utang, dan lainnya. Sehingga, totalnya bisa mencapai sekira Rp30 triliun untuk setiap bulannya hingga akhir tahun.
(ade)