TEXT SIZE :
Fenomena mudik merupakan fenomena yang khas Indonesia, di mana ikatan kampung halaman, khususnya orang tua dan kekerabatan, masih sangat kuat.
Peristiwa mudik merupakan fenomena ekonomi remiten, yaitu pemudik membawa surplus perkotaan atau pusat dikembalikan ke daerah atau pedesaan. Jika seorang membelanjakan antara 1 sampai 2 juta rupiah, maka jumlah yang dibelanjakan langsung kembali ke daerah pada saat mudik diperkirakan sekira Rp40 triliun.
Jumlah yang sangat berarti dibelanjakan dalam sekitar 10 hari. Remiten merupakan sumber ekonomi yang sangat penting bagi pedesaan. Para pekerja pedesaan, baik yang bekerja di industri pengolahan, bekerja di sektor konstruksi, jasa-jasa terutama jasa transportasi, perdagangan, perhotelan, restoran, dan warung makan, serta yang paling populer menjadi pekerja keluarga (house keeper) sangat penting menopang keluarga- keluarga di perkotaan dan di luar negeri.
Remiten yang sangat berarti bagi pedesaan dan juga bagi devisa negara adalah yang dihasilkan oleh para house keeper tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri. Tahun lalu, remiten dari luar negeri diperkirakan Rp81 triliun.
Jumlah ini sangat berarti untuk menggerakkan ekonomi pedesaan yang selama ini terpinggirkan. Memang sektor pertanian menjadi fokus selama pemerintahan Orde Baru, akan tetapi peningkatan efisiensi dan produktivitas tidak bisa menghalangi batas absolutnya, yaitu luas tanah yang sangat kecil. Pekerjaan di luar pertanian sangat diperlukan oleh tenaga kerja pedesaan.
"Laptopisasi": Penyedotan Kembali Surplus Pedesaan
Memang pedesaan mendapat remiten saat Lebaran dan di hari-hari lain secara rutin. Namun, perkembangan tingkat konsumsi dan gaya hidup pedesaan yang dipompa lebih cepat menyebabkan remiten yang sangat berarti tersebut tersedot kembali.
Intrusi iklan, khususnya melalui TV dan interaksi tenaga kerja dengan gaya hidup perkotaan dan luar negeri, menyebabkan perubahan tingkat konsumsi yang lebih cepat. Pemerintah tidak memiliki strategi kebudayaan sama sekali yang berfungsi membentuk karakter bangsa yang pada akhirnya berkaitan dengan konsumtifisme.
Misalnya penggunaan hasil produksi dalam negeri gagal dilaksanakan, bahkan untuk proyek-proyek yang dibiayai pemerintah sendiri. Peningkatan perilaku konsumtif yang lebih cepat dari sumbangan remiten bisa menjadi pemicu kemiskinan relatif di pedesaan.
Barang-barang modern yang makin gencar menyerbu pertahanan konsumsi tradisional pedesaan tidak lagi mampu dibiayai dan menyebabkan kemiskinan baru dalam arti munculnya jurang kebutuhan dan pembiayaannya.
Dua fenomena paling mencolok penyedotan kembali remiten dan bahkan sumber asli pedesaan misalnya pada penggunaan telepon seluler (ponsel) dan pulsanya dan kampanye penggunaan information and communication technology (ICT) dalam bentuk internet yang tanpa sadar berpotensi menyedot daya beli pedesaan.
Pemerintah sendiri sekarang tersihir oleh kemajuan dan manfaat internet dalam mengakses data. Pemerintah melalui Depdiknas memelopori penggunaan internet sampai di pedesaan. Buku elektronik sekolah (EBS) adalah salah satu contoh gencarnya pemerintah dalam memprakarsai penggunaan internet.
E-governance, e-business, e-marketing, dan berbagai bentuk lainnya mendapat acungan jempol di mana-mana. Pemerintah kabupaten yang memiliki jaringan online dengan kecamatan dan desa menjadi tempat studi banding.
Penggunaan ponsel dan internet itu sendiri tidak salah, yaitu merupakan jalan mengakses informasi dan memperbaiki produktivitas pedesaan di masa depan. Yang salah adalah tidak dipersiapkannya partisipasi domestik atau local content dalam memenuhi pasar domestik yang begitu luas ke depan.
Kampanye internet terlihat agak gugup dan reaktif dengan kajian selintas melihat perkembangan internet di negara lain yang maju. Laptop sekarang dipasarkan dengan harga sangat murah, terutama merek-merek terkenal yang diproduksi di China dan hanya dipasarkan sekitar seperempat harga semula.
Di samping menjadi tempat relokasi industri ICT, raksasa China juga mengakuisisi industri-industri ICT lainnya. Kegugupan kita dengan tergesa-gesa mendorong masyarakat membiasakan penggunaan komputer dan internet diduga akan menyedot bahkan menguras bukan saja remiten pedesaan, tetapi sekaligus surplus yang dimiliki pedesaan.
Kampanye penggunaan internet memperbesar market Indonesia bisa sampai menembus 100 juta pengguna di masa depan. Penggunaan internet di samping untuk memperoleh segala macam informasi, teknologi, ilmu pengetahuan, wawasan, tetapi juga hiburan.
Jika efek hiburan lebih mendorong gaya hidup dan sifat konsumtif daripada efek produktif, atau dengan kata lain efek market lebih potensial dari efek kemampuan memproduksi dan berkontribusi, maka efek informasi tersebut justru defisit yang harus dibayar dengan sangat mahal.
Defisit neraca informasi ini akan menjadi defisit neraca perdagangan yang riil di masa depan yang berasal dari impor produk jadi dan komponen. Belanja teknologi ini akan menyedot daya beli pedesaan, ke kota dan akhirnya ke luar negeri.
Langkah Strategis
Sejalan dengan "laptopisasi" sekolah-sekolah yang sangat strategis dalam membentuk perilaku konsumsi di masa depan, maka industri ICT dengan muatan lokal harus digenjot lebih dulu. Pemikiran dan strategi seperti diuraikan terakhir ini terasa sangat kurang atau bahkan tidak ditemukan sama sekali.
Pemikiran untuk mendorong penggunaan ICT, misalnya, kelihatan sangat spontan dan tidak dipikirkan secara strategis, atau komprehensif kait-mengait untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Sekolah menengah kejuruan yang ada saja cukup dapat diandalkan untuk merakit ICT dan bahkan laptop.
Dropping ICT dari pemerintah untuk kantor-kantor, sekolah, dan universitas sebaiknya menggunakan rakitan ini dan bukan membiarkan potensi surplus dan kesempatan belajar dari APBN bocor ke luar negeri.
Kenapa pemerintah tidak memiliki strategi untuk mengharuskan kantor-kantor dan sekolah menggunakan ICT dalam negeri? ICT dalam negeri itu pun tentu masih berbasis assembling dan lisensi. Akan tetapi hal tersebut masih membawa harapan ke depan agar derajat muatan lokalnya dapat ditingkatkan.
Demikian juga strategi budaya yang lebih luas yang memperkuat jati diri bangsa. Strategi budaya ini akan mengarahkan perkembangan konsumsi yang memperkuat juga perkembangan industrinya. Dengan modal 220 juta konsumen potensial, pengembangan berbagai industri sangat dimungkinkan.
Pemerintah harus berani bersikap dan tidak hanya mengalir dengan alam kebebasan dan hegemoni asing tanpa rekayasa sosial dan rekayasa pembangunan. Memikirkan remiten dan penyerapan kembali surplus melalui contoh perkembangan ICT, memperlihatkan betapa rapuhnya kebijakan pembangunan pemerintah.
Pemerintah seperti menjadi ujung gelombang yang berpusat di luar. Pemerintah menjadi juru kampanye dan advertensi yang paling efektif dari industri ICT dan industri modern lain yang diproduksi di luar. Dengan tidak memiliki kebijakan jati diri yang jelas, menyebabkan kita menjadi bangsa yang makin tergantung saja. (*)
Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
(//mbs)
RSS