Fiskal & Moneter


Arus Fiskal Ke Daerah Belum Tembus 30% APBN

Minggu, 5 Oktober 2008 - 11:24 wib
text TEXT SIZE :  
Mochammad Wahyudi - Okezone
foto: ist

JAKARTA - Secara rata-rata, arus fiskal ke daerah belum menyentuh 30 persen dari keseluruhan komposisi APBN, untuk saat ini. Akibatnya, daerah masih kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup warganya.

Hal ini dikarenakan, komposisi pengeluaran APBD, yang notabene bertumpu pada arus fiskal dari pusat, sebagian besar dihabiskan untuk sesuatu yang tidak secara langsung berhubungan dengan rakyat.

"Komposisi pengeluaran APBD itu 60 persennya untuk keperluan birokrasi, sedangkan yang 40 persen baru diperuntukkan buat masyarakat," ucap Anggota DPD-RI Provinsi Lampung, Kasmin Tri Putra, saat ditemui di kantornya, pekan lalu.

Inilah yang menurut Kasmin dikeluhkan oleh daerah. Di satu sisi ingin memperbesar persentase untuk kesejahteraan rakyat. Namun, di sisi lain sulit untuk mengurangi persentase untuk birokrasi. Maklum, untuk beberapa daerah birokrasinya sudah terlanjur gemuk.

"Daerah sulit perbesar porsi karena neraca penerimaan daerah terbatas," imbuh Kasmin.

Sehingga, menurutnya, salah satu jurus ampuh untuk mengubah persentase pengeluaran APBD tersebut adalah dengan memperbesar arus fiskal ke daerah.

"Target DPD pada 2010 untuk mencapai persentase APBD 50-50 masih mimpi kalau tidak ada upaya percepatan peningkatan arus fiskal," pungkas Kasmin.

Sebagai informasi, Dalam APBN Perubahan 2008, pemerintah mengalokasikan sekirs Rp292,4 triliun atau sekirs 6,5 persen dari PDB, untuk pos transfer ke daerah. Di mana, pos tersebut terdiri dari dua bidang. Pertama, dana perimbangan sebesar Rp278,4 triliun yang dibagikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp77,7 triliun.

Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp179,5 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp21,2 triliun. Kedua, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang sebesar Rp13,9 triliun.

Menurut Kasmin, dana-dana tersebut ternyata belum cukup untuk daerah. Untuk itu, butuh sumber penerimaan lainnya. "Stimulus DAK atau DAU sepertinya tidak cukup. Kenapa anggaran departemen tidak langsung saja didelegasikan ke daerah?" ucapnya. (ade)