foto: ist
JAKARTA - Adanya percepatan penyerapan anggaran diakui berperan penting dalam menambah likuiditas, guna mengantisipasi tekanan krisis keuangan global.
"Kalau belanja barang dan modal bisa dipercepat, saya pikir cukup ada signifikasinya," ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Depkeu Herry Purnomo, saat ditemui di kantornya, Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat (10/10/2008).
Menurut Herry, kesulitan penyerapan anggaran akan ditemui pada hal-hal yang sifatnya kontraktual. Sialnya, proyek-proyek yang sifatnya kontraktual itulah yang sebenarnya membutuhkan anggaran yang besar.
"Sekarang masalahnya, yang besar-besar itu kontraktual. Kecuali yang sifatnya tunjangan. Seperti tunjangan pendidikan Depdiknas yang setelah dicek, ternyata SK penetapan tunjangan itu belum ada, jadi tidak bisa dibayar," ucap Herry.
Adapun untuk proyek-proyek kontraktual, Herry mencontohkan, seperti yang ada di Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. Proyek-proyek fisik di dua departemen tersebut, pencairannya tergantung kepada seberapa jauh proses penyelesaiannya.
"Sekarang ini, ada kecenderungan menunggu 100 persen tanpa termin, sehingga menumpuk di akhir tahun. Oleh karena itu, sebaiknya pakai termin saja. Harusnya seperti itu logikanya," ucap Herry.
Seperti diberitakan sebelumnya, Depkeu siap mencairkan anggaran belanja K/L sebesar Rp25,9 triliun pada Oktober ini. Jika itu terlaksana, maka realisasi anggaran belanja K/L Januari-oktober 2008 akan mencapai Rp173 triliun atau 59,7 persen dari total pagu anggaran belanja kementerian Rp290 triliun.
(ade)