Permintaan Penurunan Eskalasi Kurang Tepat

foto: ist

JAKARTA - Permintaan pemerintah untuk menurunkan nilai eskalasi proyek pembangunan infrastruktur, dengan alasan turunnya harga minyak mentah dunia pada level USD80 per barel, dinilai sebagai kebijakan yang salah dan kurang tepat.

Pasalnya, turunnya minyak mentah dunia tidak serta merta menurunkan bahan baku lainnya di pasaran dan hal ini yang perlu dicermati.

"Pemerintah seharusnya bisa mempertimbangkan dan cermati faktor lain dan tidak hanya didasarkan harga minyak dunia," ungkap Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAI) Bernadus R Djonoputro, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Selasa (14/10/2008).

Dia pun mengakui, bahwa eskalasi proyek sangat dipengaruhi oleh faktor bahan bakar minyak (BBM), di mana mempunyai pengaruh sangat dominan.

Namun, para kontraktor tentunya tidak hanya memperhitungkan BBM saja untuk menaikkan harga eskalasi barang. "Ada harga yang menjadi pertimbangan kontraktor dalam menaikkan nilai eskalasi dan tidak hanya BBM," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, bilamana permintaan pemerintah tersebut berlaku surut bagi proyek yang sedang berjalan sangatlah tidak adil. Seharusnya hal tersebut bisa diberlakukan bagi proyek baru.

Meskipun demikian, dia menyakini permintaan pemerintah tidak akan bersifat memaksa dan sudah mempertimbangkan lebih dalam dinamika pasar tanpa melupakan kepentingan para kontraktor.

Selain itu, para kontraktor juga diminta untuk tidak melakukan penyimpangan dalam proyek infrastrukturnya. Di saat eskalasi diturunkan lalu melupakan kualitas barang yang sehingga dampaknya sangat merugikan bagi konsumen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pengusaha untuk mempertimbangkan kembali keinginannya menaikkan nilai (eskalasi) proyek pembangunan infrastruktur 2008.

Turunnya harga minyak mentah dunia di level USD80 per barrel dan turunnya harga baja, dinilai pemerintah baik langsung maupun tidak langsung telah menurunkan nilai proyek infrastruktur.

Sedangkan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Malkan Amin secara tegas menolak mentah-mentah keinginan menteri keuangan ini. "Minyak memang turun tapi harga-harga pendukung konstruksi tidak turun. Pemerintah harus memperhitungkan secara keseluruhan bukan hanya harga saat ini," tandasnya.

Bahkan menurut Malkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah menginstruksikan agar pemerintah segera merealisasikan janji ekskalasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah ancaman krisis finansial saat ini.(ade)

Ada 0 komentar untuk berita ini. Komentar Anda?

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terikini di http://m.okezone.com