TEXT SIZE :
Foto: Koran SI
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis tujuh proyek infrastruktur yang ditawarkan melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta (public-private partnership/ PPP).
Ketujuh proyek tersebut tinggal menunggu tahap finalisasi untuk masuk menjadi proyek prioritas tender. Ketujuh proyek tersebut adalah fasilitas pengadaan air minum Serang; pengembangan pasar dan kawasan ekonomi di Malioboro, Yogyakarta; pengadaan air minum di Klungkung, Bali; tempat pembuangan sampah terpadu di Kabupaten Bandung; penyeberangan lintas Margagiri-Ketapang; terminal terpadu di Gedebage, Kabupaten Bandung; dan pengadaan air minum di Maros, Sulawesi Selatan.
Diharapkan proyek-proyek tersebut sudah bisa ditenderkan kepada investor swasta paling lambat 2010. "Paling tidak minimal tiga bulan (siap ditenderkan), tergantung kesiapan dukungan administratif dan dukungan pemerintah juga," ujar Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah- Swasta (PKPS) Bappenas Bastary Pandji Indra, di Jakarta, kemarin.
Menurut Bastary, ketujuh proyek infrastruktur ini sudah memenuhi kelengkapan dokumen administrasi tentang kondisi proyek dan studi kelayakan proyek.
Adapun diharapkan pada Juni mendatang, pemerintah sudah melakukan penjajakan pasar (market sounding) guna melihat respons dan ketertarikan investor atas proyekproyek tersebut.
"Kita harapkan Juni ini sudah bisa kita ketahui kecenderungan market seperti apa. Kalau ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ya kita perbaiki lagi," katanya.
Mengutip daftar proyek PPP, PKPS Bappenas merilis 61 proyek infrastruktur potensial yang diproyeksikan membutuhkan investasi senilai USD26,5 miliar. Profil ke-61 proyek tersebut adalah 21 proyek jalan tol, tiga pelabuhan udara, satu fasilitas transportasi darat, lima transportasi laut, 13 proyek jalan kereta api, 11 proyek pengadaan air, dan tujuh proyek kelistrikan.
Catatan Bappenas menyebutkan, proyek prioritas merupakan proyek yang sudah mendapatkan kejelasan tentang jenis dukungan pemerintah, telah dilakukan identifikasi atas alokasi pendanaan dan risiko proyek, didasarkan prakelayakan teknis, hukum, maupun aspek finansial.
Bila semua sudah terpenuhi, maka proyek akan berubah menjadi proyek siap tender, yaitu dokumen kelengkapan proyek sudah terpenuhi, tim pengadaan PPP sudah dibentuk untuk beroperasi, jaminan pemerintah pun sudah diterima (jika dibutuhkan). (Koran SI/Koran SI/ade)
Ada 
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terikini di http://m.okezone.com
RSS