Home» Economy » Fiskal & Moneter

Pemerintah Kejar Realisasi Kenaikan PTKP Tahun Ini

Pemerintah berharap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula sekira Rp15 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun bisa direalisasikan pada tahun pajak 2012.

Dirjen Pajak: Perusahaan Tambang Banyak Tak Terdaftar

Ditjen Pajak mengaku kesulitan untuk menjaring perusahaan tambang untuk membayar pajak.

Kuartal II-2012

Pemerintah Yakin Belanja Modal Capai 25%

Pemerintah menargetkan penyerapan belanja modal pada kuartal-II 2012 dapat mencapai 25 persen.

Jadi Gerbang MP3EI, Generasi Muda Sulsel Harus Berkontribusi

Ditetapkannya Sulsel dalam koridor IV Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh generasi muda di provinsi tersebut.

Kemenkeu: Utang USD2 M untuk Jaga Defisit

Alasan Indonesia berutang sebesar USD2 miliar kepada World Bank akan digunakan untuk berjaga-jaga yakni untuk menjaga defisit.

Tiket Palsu Sulitkan Penerapan At Cost ke PNS

Kemenkeu menuturkan metode at cost yang digunakan untuk metode pembiayaan perjalanan dinas belum tentu mengurangi pelanggaran yang terjadi.

Kemenkeu Bantah Ada Perjalanan Dinas Fiktif

Yang ada adalah perjalanan dinas PNS yang tidak sesuai dengan waktu atau tujuan tempat dinas yang telah disesuaikan (melakukan perubahan rute perjalanan).

Menkeu: Ada Penyelewengan Lain Selain Perjalanan Dinas

Inspektur Jenderal (Irjen) harus berperan secara aktif menekan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan penyelewengan biaya perjalanan dinas.

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Pengendali Inflasi

Perkembangan terkini pada April 2012, laju inflasi Jawa Barat mencapai 4,04 persen atau lebih rendah dari nasional sebesar 4,50 persen.

Harus Ada Metode Ukur Anggaran Dinas PNS

Pemerintah harus mempunyai suatu ukuran penting mengenai anggaran biaya perjalanan dinas PNS yang berkaitan dengan kinerja dalam sebuah instansi. Ini dilakukan guna menekan angka penyelewengan biaya dinas PNS.

Tiap Rupiah Melemah Rp1/USD, Pemerintah Rogoh Rp23 M untuk SBN

Dalam kurun waktu enam hari, pemerintah mencatat terjadi kenaikan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1,539 triliun.