Kementerian Perhubungan kembali menerbitkan lisensi terbang atau Air Operator Certificate (AOC) kepada maskapai PT Mandala Airlines.
Ribuan nasabah perusahaan sekuritas hingga kini belum memiliki rekening dana investor (RDI). Akibatnya, mereka belum bisa bertransaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti biasanya.
Pemerintah menegaskan sebelum 1 April 2012 sudah akan ada keputusan soal BBM subsidi.
Pemerintah akan segera membicarakan poin-poin renegosiasi kontrak karya, salah satunya adalah poin tentang royalti yang akan ditingkatkan.
Bank Indonesia (BI) melakukan beberapa perombakan jabatan di strukturnya. Beberapa golongan pun akan dipindahtugaskan dan dimutasi.
InHealth sebagai anak usaha Askes, memang tengah disiapkan untuk menggantikan peran Askes dan Jamsostek setelah nantinya dilebur ke dalam BPJS.
Bank Indonesia (BI) menyentil pemilik dana besar yang hanya menuyimpan dananya di deposito ketimbang alat instrumen yang lain. Hal ini pulalah yang mendorong bunga deposito di Indonesia masih tertinggi di kawasan Asean.
Panitia Seleksi (pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) telah menetapkan 290 orang calon anggota
Presiden SBY pada 6 Februari lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Bursa pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK pada akhir pendaftaran kemarin semakin ramai saja.
Dengan dikeluarkannnya Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, Pemerintah sepertinya telah mantap untuk menaikkan BBM subsidi tahun ini. Jika rencana ini jadi diberlakukan, salah satu hal yang tidak terelakkan lagi adalah kenaikan upah minimum kota (UMK).
Kementerian Badan Umum Milik Negara (BUMN) memastikan tidak akan ada lagi perusahaan pelat merah yang dijual ke pihak asing.
BI akan terus berupaya mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendorong kapasitas perekonomian.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengusulkan untuk memberikan insentif ke pengusaha yang membayar upah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP).

