JAKARTA - DPR menentang rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengimpor lampu hemat energi (LHE) menyusul pengadaan 50 juta LHE. Pasalnya, industri dalam negeri dinilai mampu memproduksi program penghematan listrik itu.

Anggota Komisi VI DPR Zulkifli Hasan mengatakan, DPR mewaspadai indikasi politik dagang yang dilakukan oleh sejumlah BUMN. Setelah sebelumnya PT Pertamina (persero) mengimpor tabung gas elpiji 3 kg, dirinya khawatir PLN juga akan mengabaikan kemampuan industri nasional.

Padahal, dana proyek pengadaan barang yang diperoleh dari APBN itu, dimaksudkan untuk memberdayakan industri nasional.

Di satu sisi dia menilai, pembuatan lampu bukan merupakan pekerjaan yang sulit. "Itu tidak memerlukan teknologi tinggi kok. Produsen kita bisa. Pemerintah saja yang nggak percaya. Padahal itu untuk memberdayakan industri kita juga," katanya, di Jakarta, Jumat (7/12/2007).  

Dikatakannya, peristiwa importasi tabung elpiji merupakan pelajaran berharga bagi DPR dan pelaku usaha. Sebab, kata Zulkifli, pernyataan BUMN untuk memprioritaskan industri nasional tidak pernah terealisasi.

"Pada akhirnya, ketahuan juga kalau mereka memang niat mau impor," imbuhnya.

Seperti diketahui, tahun depan PLN akan membuka tender pengadaan 50 juta LHE terkait penghematan bahan bakar minyak (BBM). Menurut rencana, PLN akan melelang pengadaan 50 juta lampu itu kepada 17 produsen lampu dalam negeri dan 73 merek lampu yang lulus Standar Nasional Indonesia (SNI).

PLN menyatakan, pihaknya akan mengambil opsi impor jika produsen lampu nasional tidak mampu memenuhi target. (Whisnu Bagus /Sindo/rhs)