JAKARTA - Departemen Keuangan akan menambah prosentase pinjaman dalam negeri untuk pengadaan alat-alat utama sistim pertahanan (alutsista) milik Departemen Pertahanan. Selama ini, anggaran belanja alutsista banyak dibiayai oleh pinjaman luar negeri.

"Kami sedang merancang (untuk meningkatkan) pinjaman dalam negeri. Sehingga risiko kursnya tidak ada," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2008).

Menurutnya, saat ini telah ada 103 kontrak pengadaan alutsista yang telah ditandatangani. Namun, sekira 27 kontrak belum ditandatangani. "Sekira 21 kontrak dalam tahap negosiasi dan persiapan penandatanganan, dan enam kontrak dalam tahap review dengan instansi terkait," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, rapat kerja dengan Komisi I DPR juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

(rhs)