JAKARTA - Walaupun kepemimpinan politik telah berganti, Kebijakan energi nasional mesti tetap menjadi prioritas.

Demikian diungkapkan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, saat memberikan sambutan saat seminar bertajuk Pengembangan Infrastruktur Energi Nasional, di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (16/9/2008).

"Apapun agenda politik-ekonomi pemimpin, energi mesti tetap harus jadi prioritas," ungkapnya

Ini karena, menurutnya, kondisi permintaan kebutuhan energi domestik yang makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak diimbangi dengan akselerasi pengembangan, pasokan dan pemanfaatan energi di dalam negeri.

Keadaan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang dihadapkan pada masih belum jelasnya arah kebijakan energi nasional. Sehingga, iklim investasi menjadi kurang menarik dan kapasitas infrastruktur energi yang harus terbangun untuk memenuhi energi final menjadi terbatas.

"Ketimpangan itu membuat permasalahan yang harus dihadapi Indonesia sekarang, yaitu ketahanan energi nasional yang rentan terhadap gejolak ekonomi global," ucap Paskah

Selain itu, lanjutnya, ketahanan energi Indonesia juga rentan dalam merespon tumbuhnya permintaan domestik, yang kemudian dikhawatirkan akan mengganggu sasaran pembangunan ekonomi yang direncanakan.

Paskah menambahkan, indikator kerentanan ketahanan energi sebenarnya sudah dapat dilihat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat Indonesia.

Semisal, dalam hal subsidi BBM dan listrik dalam APBN-P 2008 sebesar Rp186,8 triliun. Di mana perinciannya, Rp126,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp60 triliun untuk subsidi listrik.

"Dari indikator ini saja sudah menunjukkan ada yang salah terhadap pengelolaan energi nasional," pungkasnya. (rhs)