Menggelikan, Sisa Anggaran APBD & APBN Kontradiktif

|

Mochammad Wahyudi - Okezone

(foto: sindo)

Menggelikan, Sisa Anggaran APBD & APBN Kontradiktif
JAKARTA - Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dalam APBD seluruh Indonesia, hingga saat ini, mencapai Rp45 triliun. Ini bertolak belakang, dengan APBN yang selalu lebih besar pasak daripada tiang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kenyataan tersebut sangat menggelikan. Pasalnya, kondisi daerah yang anggarannya berlebih sangat kontradiktif dengan anggaran negara yang defisit sekitar Rp50 triliun.

"Bahkan DPR mendorong, kalau program-program pemerintah bagus untuk menambah sedikit jumlah defisit," ucapnya, saat membuka Forum Kebijakan Desentralisasi Fiskal, di Hotel Aston, Jakarta, Kamis (11/12/2008).

Menurutnya, penyebab terjadinya defisit anggaran, karena sebagian besar anggaran belanja negara digunakan untuk tranfer ke daerah.

"Defisit itu kan antara penerimaan negara dengan belanja, lebih besar belanjanya. Dan sebagian besar belanja negara tersebut digunakan untuk transfer ke daerah," ujarnya.

Sebagai informasi, Penerimaan negara dan hibah pada APBN Perubahan 2008 direncanakan sekitar Rp894,9 triliundalam APBN Perubahan 2008, Adapun Belanja Negara dianggarkan sebesar Rp989,4 triliun.

Di mana, sekitar Rp292,4 triliun dialokasikan sebagai dana transfer ke daerah, dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi, sekarang ada tambahan alokasi yang namanya lucu-lucu, seperti dana Otonomi Khusus atau dana Otonomi Penyesuaian. Tambahan yang sebenarnya membuat saya tidak happy," ujar Menkeu.

Intinya, lanjut Menkeu, dengan adanya SILPA di daerah sebesar Rp45 triliun, maka seharusnya defisit anggaran negara bisa semakin kecil.
(rhs)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    • ekonomi

      HT: Ekonomi Indonesia Auto Pilot

      Cawapres Hanura, Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai pertumbuhan ekonomi  Indonesia saat ini seharusnya bisa lebih dari 5,7 persen. Karena dari 5,7 persen tersebut lebih banyak didorong oleh peran swasta. Sementara peran pemerintah sendiri kurang signifikan.

    Baca Juga

    Jadi BUMN, Inalum Ganti Logo