JAKARTA - Sebanyak 72 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat opini disclaimer atau opini tidak memberikan pendapat dengan alasan buruknya kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berdasarkan laporan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) semester II-2008.

Kendati demikian, hanya ada satu LKPD yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari 191 RKPD yang diperiksa BPK.

Kepala BPK Anwar Nasution menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya LKPD yang dinyatakan disclaimer, ini menggambarkan semakin buruknya kualitas keuangan daerah selain terlambatnya laporan yang disampaikan kepada BPK.

"Berdasarakan laporan BPK semester II menyimpulkan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah semakin memburuk kualitasnya" ujarnya di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2009).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 191 LKPD telah ditemukan 3.051 kasus senilai Rp9,93 triliun akibat ketidakpatuhan perundang-undangan yang berlaku dan 556 kasus telah merugikan negara senilai Rp310,86 miliar.

Mengingat banyaknya kualitas yang semakin buruk, BPK terus melakukan pendekatan terhadap pemerintah daerah guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di antaranya dengan mengambil beberapa langkah.

Langkah tersebut yakni mewajibkan semua terperiksa menyerahkan management representative letter, mewujudkan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu, meminta terperiksa menyusun rencana aksi, menyarankan pemerintah memakai tenaga akuntan yang berkualitas, mendorong perombakan struktural badan layanan umum BUMN dan BUMD, dan terakhir menyarankan lembaga perwakilan untuk membentuk panitia akuntabilitas piblik.

"Berdasarkan catatan BPK, setidaknya hanya 58 persen dari 475 pemerintah daerah yang merespons inisiatif BPK untuk perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya masih banyak yang belum merespons inisiatif BPK," tukasnya. (adn) (ade)