Getting time...

Kebijakan Pro Pasar Rugikan Negara

Widi Agustian - Okezone
Minggu, 24 Mei 2009 10:27 wib
Anggota Komisi XI Drajad Wibowo. Foto: Koran SI
Anggota Komisi XI Drajad Wibowo. Foto: Koran SI
JAKARTA - Kecelakaan demi kecelakaan yang menimpa TNI kita selama beberapa waktu belakangan ini adalah "disasters waiting to happen". Pasalnya, dengan adanya kebijakan pro pasar yang berlebihan (neoliberalisme), sehingga negara akan menjadi rugi dan permintaan untuk menaikkan budget bagi TNI menjadi semakin sulit.

"Padahal nyawa ratusan prajurit yang jadi taruhannya. Jadi kecelakaan demi kecelakaan yang menimpa TNI kita itu adalah disasters waiting to happen," kata Anggota Fraksi PAN dari Komisi XI Dradjad Wibowo di Jakarta, akhir pekan ini.

Drajad menilai kebijakan pro pasar yang berlebihan tersebut, akan membuat negara menelan kerugian yang sangat besar. Padahal, jika diatur dengan benar maka dana tersebut akan sangat bermanfaat. "Apalagi kalau dana tersebut dimintakan untuk memperkuat BUMN strategis seperti Boma Bisma, Krakatau Steel, Dirgantara Indonesia, PAL, Inka dan lain-lain," imbuhnya.

Kebijakan ini pun membuka peluang untuk dilakukannya penjualan BUMN dalam rangka memberikan kesempatan bagi investor asing tersebut masuk dalam sektor vital di Indonesia. "Di DPR saya harus stay alert setiap saat kalau-kalau ada rencana mau memotong-motong dan menjual BUMN-BUMN tersebut," paparnya.

Selain itu, salah satu bentuk kebijakan yang tidak menguntungkan tersebut adalah pemerintah menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Sehingga suku bunga landed juga tidak mungkin akan turun, dan akhirnya para debitur juga yang merasakan dampaknya. Padahal, sebagian besar dari debitur ini merupakan penggerak sektor UKM.

"Dengan negara memberikan 'bunga' sedemikian tinggi, bagaimana perbankan dalam negeri berani menurunkan suku bunga? Dana simpanan pihak ketiga, yakni tabungan maupun deposito di bank mereka bisa lari ke luar. Jadi nasabah-nasabah KPR yang harus membayar bunga kemahalan, debitur-debitur UKM, para pelaku usaha riil juga menjadi korban dari kebijakan di atas," pungkasnya. (ade)
TWITTER »
twit