JAKARTA - Jika ingin mengetahui apakah sistem ekonomi Indonesia menganut sistem neoliberal atau tidak dapat dilihat dalam struktur APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, struktur APBN menggambarkan intervensi pemerintah yang sangat kuat, dan ini merupakan bukti pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem itu.

"Kalau melihat struktur APBN, maka dalam lima menit kita sudah tahu jawabannya apakah pemerintah Indonesia neolib atau tidak," ungkap Sri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2009).

Sementara Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom mengatakan, selama 42 tahun menggeluti bidang ekonomi, dirinya belum mengetahui seperti apakah sistem ekonomi neolib dan juga kriterianya.

Pasalnya, bila mengacu pada apa yang dituduhkan kepada pemerintah saat ini, Miranda menegaskan 100 persen pemerintah bebas dari aliran tersebut.

"42 tahun saya belajar ekonomi belum menemukan kriteria ekonomi neolib seperti apa," kata Miranda, menjawab tuduhan DPR soal pemerintahan saat ini yang menganut neolib.

Meski mengaku tak paham, namun Miranda menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi neolib tidak ada campur tangan dari pemerintah. Berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia yang peran campur tangan pemerintahnya sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Apabila dilepaskan sepenuhnya pada pasar, maka ekonomi Indonesia akan menjadi tidak jelas dan tidak akan berperan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(ade)