JAKARTA - Sebanyak enam kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menyimpan dana pemulihan pascaeksplorasi dan produksi di wilayah kerja (WK) minyak dan gas di Bank Mandiri dan BNI.

Deputi Pengendalian Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Djoko Harsono mengatakan total dana yang akan disimpan di kedua bank itu mencapai USD38 juta. Dana ini diperuntukkan untuk kegiatan pembongkaran fasilitas kerja dan pemulihan WK sesuai dengan kontrak kerja sama (KKS).

"Untuk melakukan kewajiban abandonment and restoration (pemulihan pascaeksplorasi dan produksi di WK) tersebut diperlukan dana besar. Karena itu, KKKS mengakumulasi dana itu dalam rekening bersama di bank-bank milik pemerintah," papar Djoko di Jakarta kemarin.

Keenam KKKS tersebut adalah BP Berau Limited, BP Muturi Limited, dan BP Wiriagar yang akan menempatkan dananya di Bank BNI dengan nilai USD4,3 juta.

Kemudian, ConocoPhillips Grisik sebesar USD13,1 juta, Chevron Makassar Ltd USD19,8 juta, dan Joint Operating Body Pertamina- Medco E&P Tomori Sulawesi USD0,8 juta akan menempatkan dana di Bank Mandiri Adapun penyimpanan dana itu akan dikendalikan BP Migas dan KKKS.

"Namun, penempatan dana tersebut baru tahap awal. Pemanfaatan bank nasional ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bank nasional dalam industri migas," tutur dia.

Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, dengan kerja sama tersebut, BP Migas akan mewajibkan perbankan nasional memberikan pendanaan untuk kegiatan hulu migas domestik.

"Selama ini bank-bank BUMN sedikit yang berpartisipasi. Jadi, ini adalah suatu awal kerja sama yang baik," katanya. Menurut dia,kewajiban menggunakan perbankan nasional tersebut kepada KKKS karena sektor migas telah memberikan kontribusi kepada penerimaan negara sebesar Rp300 triliun pada tahun lalu dengan cost recoverymencapai USD9 miliar.

"Aneh kalau tidak ada perbankan nasional yang dampingi industri migas," ujar Priyono. Pihaknya akan mengajak perbankan nasional membiayai proyek-proyek yang tidak memiliki risiko. Industri migas selain membutuhkan biaya besar, juga berisiko tinggi.

"Kita berusaha mengajak bank-bank untuk membiayai sektor migas yang risikonya nol, yaitu untuk lapangan yang sudah berproduksi. Kami tidak menganjurkan pendanaan untuk eksplorasi, tapi hanya produksi saja karena eksplorasi risikonya terlalu besar," papar dia.

Sementara itu, Presiden Direktur Bank Mandiri Agus Martowardojo menyambut baik rencana BP Migas yang mewajibkan perbankan dalam negeri membiayai sektor migas. "Kerja sama ini suatu langkah terobosan dan ini akan memperkuat ekonomi negara kita. Dengan penandatanganan enam KKKS, maka USD300 miliar akan mengendap di perbankan nasional," ujarnya.

Perbankan nasional saat ini dalam kondisi sehat. Kendati demikian, dia berharap proyekproyek yang dibiayai berisiko kecil. Bank Mandiri akan menyiapkan 8 persen dari total pinjaman yang dikeluarkan tahun ini untuk sektor migas sebesar Rp170 triliun.

Saat ini Bank Mandiri menyalurkan kredit untuk sektor migas mencapai 2 persen dari total pinjaman yang akan disalurkan. "Jadi, outstanding-nya sekitar Rp3,4 triliun. Kalau ada transaksi yang bagus, kita bisa naikkan menjadi empat kali Rp3,4 triliun (sekitar Rp13,6 triliun)," ungkap Agus.

Sebelumnya, 24 Desember 2008, perjanjian serupa telah ditandatangani dengan total dana mencapai USD78 juta. Dengan demikian, total dana yang pembiayaan sektor migas dipindahkan ke perbankan nasional hingga saat ini mencapai USD116 juta. (J Erna/Koran SI/rhs)