JAKARTA - Terkait rencana BPH Migas yang berwacana ingin melakukan penghematan solar, membuat dua perusahaan BUMN tersebut diminta mengurangi jumlah penumpang. Ini dikarenakan adanya pembatasan pengunaan solar untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pelni.

"BUMN itu melaksanakan tugas public service obligation (PSO) atas keinginan pemerintah. Kalau pemerintah mengajukan PSO kita akan bayar," jelas Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, usai salat Jumat di kantornya, di Gedung Kemenneg BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (12/6/2009).

Selain itu, saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai pengurangan kuota tiket penumpang. Menurutnya, apabila minta dikurangi kuotanya, maka pihaknya meminta PSO yang lebih besar.

"Jadi kalau angkut penumpang katakanlah Pelni mengangkut penumpang dari Jakarta ke Medan, biaya ekonominya Rp500 ribu tapi tiketnya cuma Rp150 ribu, jadi Rp350 harus disubsidi," ungkapnya.

Dia mencontohkan apabila Kementerian Negara BUMN disubsidi, maka pihaknya bisa membeli solar bersubsidi seharga Rp100. "Berarti yang kita minta ke pemerintah Rp250. Tapi kalau solar jadi harga komersial, kita naikkan tagihannya ke pemerintah," pungkasnya. (ade)