Foto: Corbis
PARIS - Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan,krisis ekonomi dunia telah mendekati titik terburuk dan diperkirakan akan pulih pada akhir tahun ini.
Pernyataan organisasi yang mewakili lebih dari 30 negara industri ini sekaligus meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa tumbuh 0,7 persen. Proyeksi ini sekaligus merevisi ramalan Maret lalu yang memperkirakan akan terkontraksi 0,1 persen. Proyeksi OECD lebih optimistis dibanding Bank Dunia yang awal pekan lalu menyatakan, pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi 2,9 persen, lebih buruk dari semula yang negatif 1,7 persen.
Kendati demikian, menurut OECD, tahun ini ekonomi dunia diperkirakan terkontraksi 4,1 persen. Sementara, Bank Dunia meramalkan kontraksi 4,2 persen. "Ini jika mengacu pada skenario terburuk yang terus dihindari. OECD melihat ekonomi saat ini hampir menuju titik paling bawah. Sekalipun pemulihan mungkin lambat, itu merupakan hasil pencapaian kebijakan ekonomi," ujar OECD kemarin.
Organisasi yang berbasis di Paris itu juga memperkirakan ekonomi Amerika Serikat (AS) tahun ini akan terkontraksi 2,8 persen dan berbalik tumbuh 0,9 persen pada tahun depan. Sedangkan Jepang diperkirakan anjlok 6,8 persen sebelum pulih di 2010 dengan pertumbuhan 0,7 persen. Sementara di 16 negara kawasan Uni Eropa diperkirakan menyusut 4,8 persen, dengan pertumbuhan nol pada tahun depan. Menurut OECD,sektor keuangan tetap akan berada di bawah tekanan.
Sektor ini diramalkan akan baru akan pulih pada paruh kedua tahun ini. Tanda-tanda pemulihan, ungkap OECD, dilihat dari aktivitas ekonomi di AS yang telah mencapai titik terendah dari krisis. Dalam enam bulan ke depan bahkan diperkirakan akan muncul tanggapan respons "luar biasa". Sedangkan pemulihan paling besar di negara-negara di luar OECD terjadi di China sebagai buah dari stimulus senilai USD585 miliar yang diluncurkan tahun lalu.
Jepang juga diramalkan akan mengakhiri krisis setelah melihat kecenderungan penurunan ekspor yang mulai melambat."Hanya di zona Eropa tanda-tanda pemulihan ini belum terlihat,"ungkap OECD. Menurut OECD, pemulihan ekonomi dari krisis terburuk dalam 65 tahun terakhir ini dinilai bisa berhasil jika ada intervensi besarbesaran oleh pemerintah ke sektor keuangan.
"Harus ada ketangkasan dari pemerintah dan pengakuan dari perbankan yang mengalami kerugian,"kata lembaga itu. OECD memperingatkan, di antara bahaya ketidakpastian ekonomi adalah meningkatnya pengangguran seperti di AS yang diprediksi bisa mencapai angka 10 persen dan di Uni Eropa 12 persen.
"Pemerintah harus menjaga agar tingkat suku bunga dipertahankan mendekati nol dan melanjutkan dukungan sektor finansial kecuali jika pemulihan telah berlangsung," pungkas OECD.
Dana Bailout Harus Diselamatkan
Negara-negara di kawasan Uni Eropa kemarin diminta menemukan "strategi jalan keluar" dari krisis untuk menyelamatkan dana publik yang digunakan untuk bailout perbankan. Menurut laporan Komisi Eropa, dana publik yang digunakan untuk menyelamatkan perbankan pada tahun lalu mencapai 16 persen dari produk domestik bruto (PDB) Uni Eropa.
Dalam laporan keuangan tahunan tersebut, Uni Eropa memperkirakan anggaran fiskal langsung semasa krisis global mencapai 2,75 persen dari 16,5 persen PDB. "Proyeksi terakhir yang disampaikan adalah bergantung pada seberapa baik pemerintah untuk mengelola uang kas mereka dan menyuntikkan kredit,"ungkap Komisi Eropa dalam pernyataan resminya kemarin. Komisi Eropa menambahkan, peningkatan utang publik dan perencanaan oleh pemerintah untuk mendukung sektor keuangan bisa menimbulkan kekhawatiran tentang kesinambungan.
Karena itu, kata Komisi Eropa, jalan keluar yang diperlukan adalah penguatan kerangka kebijakan fiskal dan reformasi yang berhubungan dengan belanja. "Secara luas langkah-langkah konsolidasi akan tergambar saat pemulihan,"ungkap Komisi Eropa. Laporan yang meneliti anggaran biaya krisis perbankan menunjukkan bahwa terdapat 49 kali krisis sejak 1970 di seluruh dunia dan berakibat langsung terhadap kebijakan fiskal senilai rata-rata 13% dari PDB untuk menghidupkan kembali sistem perbankan.
"Pengalaman menunjukkan bahwa biaya yang lebih rendah ketika krisis perbankan harus menjadi strategi. Selain itu diperlukan transparansi agar diterima dan mendapat dukungan politik,"tambah Uni Eropa. (Yanto Kusdiantono/Koran SI/css)