JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengingatkan DPR bahwa penggantian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kondisi perbankan.

Pasalnya cara tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak, tetapi harus dilakukan secara bertahap karena stok SBI cukup besar mencapai Rp240 triliun.

"Perlu waktu bertahap menggantikan SBI menjadi SPN, karena kalau sekaligus akan mengganggu likuiditas pasar," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi Sarwono, saat ditemui wartawan, di Komisi XI DPR, Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2009).

Kendati demikian, pihaknya sudah mulai menerima surat berharga negara seperti Surat Utang Negara (SUN) dan repurchase agrrement (RUPO) menjadi operasional moneter.

Dia juga meyakini penyaluran kredit perbankan akan berjalan cepat lagi pada semester II-2009, karena SBI akan mengalami penurunan stok karena perbankan saat ini memiliki kencederungan kreditnya ke sektor rill dengan pertimbangan kondisi ekonomi serta perbankan yang cukup sehat. (css) (ade)