JAKARTA - Kinerja industri manufaktur nasional dihadapkan pada ancaman tekanan perlambatan sehingga dibutuhkan langkah tepat agar kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi domestik.

Menurut Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prijambodo, kinerja industri manufaktur domestik mengalami tekanan makin signifikan seiring krisis perekonomian global. Tekanan ini terutama terjadi pada penurunan permintaan di pasar ekspor maupun pasar domestik yang terbilang luar biasa.

"Sejak krisis pasca-Lehman Brothers (bangkrut), produksi manufaktur global mengalami penurunan luar biasa, kolaps, baik di AS maupun Eropa. Ini tak luput membawa implikasi pada demand produksi manufaktur nasional yang berkurang akibat penurunan pendapatan," ujar dia Jakarta.

Selain terkendala permintaan pasar yang berkurang, pasar ekspor industri manufaktur domestik juga tidak jarang menerapkan kebijakan proteksionisme. Negara-negara importir relatif menutup dan melindungi pasarnya guna menyelamatkan kinerja industri manufaktur masingmasing.

"Saya kira ini akan jadi tantangan dua hingga tiga tahun ini," papar Bambang. Di saat yang sama, industri domestik juga bakal menghadapi tantangan yang semakin berat dari derasnya aliran komoditas impor produk industri manufaktur asal China.

Menurut Bambang, tekanan impor produksi manufaktur China seperti tekstil dan produk tekstil akan semakin masif ketika terjadi krisis ekonomi global.

Hal ini terjadi karena adanya pengalihan ekspor yang semula untuk pasar AS dan Eropa, ke negara-negara Asia yang relatif masih kuat seperti Indonesia. Guna mengantisipasi tekanan kinerja industri manufaktur yang semakin dalam, Bambang meminta agar perhatian pemerintah difokuskan pada kinerja industri ini.

Terlebih, sektor industri ini memiliki serapan tenaga kerja dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan. Menurut Bambang, idealnya pertumbuhan industri bisa di atas rata-rata pertumbuhan PDB nasional. ?Bila itu tercapai, maka sektor ini akan mampu mendorong pertumbuhan PDB kita,? ucapnya.

Terkait fokus pemerintah, bisa dilakukan dengan memangkas biaya tinggi (high cost) industri, pembenahan sektor riil, penguatan ekspansi market dalam dan luar negeri di sisi nonfiskal. Sementara di sisi kebijakan fiskal, Bambang menyarankan agar pemerintah betul-betul selektif memberikan dukungan insentif seperti fasilitas keringanan perpajakan bagi industri terkait. "Tidak dimanjakan,dilindungi dengan pembebasan tarif bea masuk atau subsidi lainnya. Ini agar mereka lebih kompetetif," tandasnya.

Berdasarkan Data Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Departemen Perindustrian, realisasi pertumbuhan industri manufaktur domestik sepanjang semester I-2009 mencapai 1,99 persen. Pertumbuhan ini turun signifikan dari realisasi industri di periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,5 persen.

Pada periode kuartal I-2009 kinerja industri tertekan 1,88 persen, jauh di bawah pertumbuhan kuartal I-2008 sebesar 5,3 persen. Demikian juga pada kuartal II-2009 di mana industri tertekan 2 persen, lebih rendah dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,6 persen. Pelemahan kinerja industri terutama terlihat pada penurunan kinerja di sektor alat angkut,mesin, dan peralatan yang mencapai minus 5,9 persen, begitu juga logam dasar besi dan baja tercatat minus 9,9 persen.

Tingkat pertumbuhan kedua sektor ini berbanding terbalik dengan catatan pertumbuhan sepanjang semester I-2008 yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing 10,2 persen dan 4,3 persen.

?Tekanan penjualan di pasar ekspor dan domestik sepanjang Januari - Juni memaksa sejumlah cabang industri penting memangkas produksi. Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS sejak awal tahun membawa imbas terhadap kerugian selisih kurs bahan baku impor,? ujar Kepala BPPI Depperin Dedi Mulyadi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menambahkan, penurunan kinerja industri manufaktur membawa konsekuensi kenaikan jumlah angka pengangguran. ?Bahkan nyaris tidak ada penyerapan tenaga kerja baru,? ujarnya.

Dia memperkirakan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang semester I-2009 mencapai 300 ribu orang. PHK tersebut mencakup karyawan tetap, tenaga kontrak, dan harian (outsourcing). Angka ini berbeda dengan klaim pemerintah yang menyatakan jumlah PHK industri hanya 50 ribu orang. (Zaenal Muttaqin /Koran SI/rhs)