JAKARTA - Pemerintah dinilai boros dalam mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp5,5 triliun pascabom di Kuningan. Pasalnya, anggaran tersebut lebih tepat digunakan untuk prioritas penguatan keamanan.

"Alokasi dana recovery yang dianggarkan sebesar Rp5,5 triliun lebih tepat untuk keamanan dibanding untuk dunia perhotelan," kata Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa saat makan siang bersama wartawan di Restoran Kembang Gula, Sudirman, Jakarta, Kamis (23/7/2009).

Dijelaskannya, pemulihan di bidang perhotelan tidak perlu mendapatkan insentif oleh pemerintah. Karena dunia perhotelan sudah mendapatkan ganti rugi asuransi.

Pemerintah sebaiknya memprioritaskan anggaran tersebut untuk peningkatan sistem keamanan di lingkungan polisi dan TNI. Pasalnya, stabilitas keamanan yang kondusif merupakan faktor penting bagi pelaku usaha untuk menempatkan investasinya di Indonesia.

Bahkan, kepastian hukum terungkapnya kasus di balik tragedi bom Kuningan adalah momen penting yang sangat ditunggu oleh pelaku usaha. Begitu juga dengan kepastian hukumnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar R5,5 triliun untuk penanganan ledakan bom, angka tersebut sejumlah 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Jumlah ini diperoleh dari selisih defisit APBN Perubahan (APBN-P) yang disepakati panitia anggaran pada level 2,4 persen dibandingkan defisit dalam RAPBN-P yang mencapai 2,5 persen.
(ade)