JAKARTA - Komisi VII DPR menyiapkan dua opsi untuk menindak tegas ExxonMobil yang bertindak sebagai operator Blok Cepu yang belum juga menyelesaikan tugasnya untuk berproduksi 20 ribu barel per hari di Blok Cepu.

Dua opsi tersebut adalah penggantian operator dari ExxonMobil kepada Pertamina karena dinilai ExxonMobil melakukan wanprestasi dan mengubah sususan Joint Operating Agreement (JOA) pengembangan Blok Cepu.

"Ada dua opsi nanti, ganti operator atau JoA berubah, supaya Pertamina lebih berperan," ujar Wakil Ketua Komisi VII Sutan Batoegana, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

Meskipun belum secara resmi namun nantinya Komisi VII akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Exxon, Pertamina dan BP MIGAS pada 28 September mendatang untuk membahas hal tersebut.

"Teman-teman (Komisi VII) minta supaya Pertamina, BP Migas, dan mereka (Exxon) duduk bersama, kita rencanakan besok tapi tidak bisa jadinya nanti setelah lebaran, pada tanggal 28," ungkapnya.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tim ExxonMobil Cepu Komisi VII DPR RI ke lapangan Banyu Urip, Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, dan pertemuan dengan gubernur Jawa Timur, bupati Bojonegoro, dan perwakilan pemkab Blora, dan manajemen Mobil Cepu Limited pada 4-5 September 2009 menyimpulkan:

1. Harapan pemerintah dan masyarakat Jawa Timur terhadap kegiatan produksi yang sesuai jadwal.
2. Harapan pemerintah daerah agar kegiatan eksplorasi dan produksi Blok Cepu memiliki sinergi dengan program dan kegiatan ekonomi di daerah.
3. Keterbukaan informasi mengenai program-program MCL sehingga Pemda dapat lebih berpartisipasi secara optimal bagi kegiatan produksi minyak Blok Cepu.
4. Komitmen MCL untuk berproduksi seusai jadwal, dimana pada 5 September tingkat produksi minyak Blok Cepu baru mencapai 3.100 barel per hari menjadi 4.800 barel per hari.

"Buktinya 3.100 bph jadi 4.800 bph. Tiap dua hari naik-naik terus bisa 15.000 bph, makanya kita harapkan 15 ribu bph bisa sampai akhir bulan ini," pungkasnya. (rhs)