HANOI - Bank Pembangunan Asia (ADB) kemarin menyatakan krisis ekonomi global akan menyebabkan lebih dari 60 juta orang tetap berada dalam kemiskinan tahun ini.

Langkah mendesak dari pemerintah agar lebih fokus pada kesejahteraan sosial termasuk kesehatan diperlukan. "Krisis ini harus dijadikan sebagai kesempatan untuk mengambil kebijakan proaktif yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang," kata Presiden ADB Haruhiko Kuroda dalam sebuah konferensi internasional di Hanoi, Vietnam, kemarin. Dia menambahkan,peningkatan biaya bahan pangan, kenaikan harga minyak, dan krisis ekonomi selama satu tahun terakhir telah menyebabkan sekitar 41 juta orang di China kehilangan pekerjaan.

Selain itu, jumlah kelaparan kronis di kawasan Asia Selatan juga telah bertambah menjadi sekitar 100 juta orang. ADB memperkirakan, sekitar 60 juta orang terjebak di bawah garis kemiskinan di mana pendapatan per hari kurang dari USD1,25 akibat kemerosotan ekonomi. "Orang-orang ini akan dibebaskan dari belenggu kemiskinan setelah pertumbuhan ekonomi berlanjut di tingkat prakrisis," tambah Kuroda. Menurut Kuroda, tantangan jangka panjang bagi negara berkembang di Asia akan meningkat seiring munculnya tanda-tanda stabilisasi ekonomi di seluruh dunia.

Langkah praktis termasuk mendorong perdagangan intraregional serta mengelola keuangan global diperlukan. "Harus ada upaya memaksimalkan keuntungan dari mobilitas tenaga kerja, dan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,"katanya. Dalam makalah menjelang konferensi ADB kemarin juga disebutkan, saat ini banyak pemerintah telah menerapkan kebijakan pengucuran miliaran dolar dalam bentuk stimulus untuk menghadapi krisis.Hanya saja,kebijakan darurat tersebut lebih banyak fokus pada sektor infrastruktur dan pemotongan pajak dibanding pelayanan sosial.

Sementara itu, sejumlah negara miskin kemarin memulai pertemuan tiga hari di Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan strategi mempercepat akses masuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam kesempatan tersebut, sekitar 12 perwakilan dari negara sedang berkembang di Asia dan Afrika bertemu WTO,Bank Dunia, Komisi Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh menyatakan, negaranya menginginkan pertemuan tersebut guna membantu mengurangi risiko pemiskinan akibat krisis global.

"Kami ingin berbagi pengalaman sendiri dalam negosiasi untuk bergabung dengan WTO. Dan, kami sekarang mencoba untuk lebih menekan kelompok negara berkembang paling kecil (LDC),"kata Cham. Dia menambahkan, pihaknya juga ingin mencoba terlibat meski dengan sedikit keterbatasan dalam negosiasi.Namun,ujar dia,tujuan utama LDC terlibat dalam kegiatan tersebut adalah untuk bergabung kendati harus mengeluarkan biaya mahal.

Adapun negara-negara yang sedang berupaya mengikuti WTO adalah Tanjung Verde,Nepal,Kamboja, Afghanistan, Bhutan, Guinea, Etiopia,Laos,Sudan,Vanuatu, Yaman,Komoro, Liberia, serta beberapa negara di Afrika selatan. Sebelumnya krisis keuangan global juga telah menyebabkan angka kemiskinan di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) bertambah signifikan. Menurut Biro Sensus AS, jumlah penduduk miskin di AS sepanjang 2008 bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir.

Data terbaru Biro Sensus pemerintah menyebutkan, tingkat pendapatan penduduk AS yang turun jatuh drastis akibat krisis menyebabkan asuransi kesehatan naik menjadi 46,3 juta. Sejumlah ahli bahkan memperkirakan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 13,2% pada tahun lalu dibanding pada 2007 yang hanya 12,5 persen.
(Yanto Kusdiantono/Koran SI/css)