JAKARTA - Keruwetan dan kompleksitas dalam persoalan pertanahan dan tata ruang turut menjadi penghambat perekonomian. Pemerintah menyadari banyak persoalan yang terjadi terkait hal tersebut di daerah-daerah.

Karenanya, salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja pemerintahan SBY-Boediono adalah memperbaiki keruwetan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Termasuk di dalamnya menyinkronisasikan berbagai aturan perundang-undangan, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Lingkungan Hidup.

"Usaha perekonomian daerah kerap kali tidak mulus karena adanya tabrakan penggunaan lahan, berikut tata ruangnya. Maka kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih konklusif untuk menangani keruwetan dan kompleksitas yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memaparkan Program 100 Hari Pemerintahan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/11/2009).

Semua pihak, kata SBY, harus duduk bersama untuk memastikan ada solusi atas semua persoalan ini. "Sehingga dalam 100 hari kita prioritaskan, maka harapan kita lima tahun mendatang lebih banyak lahan yang bisa kita manfaatkan bagi kesejahteraan rakyat kita," jelasnya.

Dijelaskan dia, perbaikan aturan mengenai tata ruang dan penggunaan lahan lebih diutamakan untuk mendayagunakan lahan terlantar dan tidak tergunakan, dan bukan mengganggu kawasan yang dilindungi. "Karena menjaga lingkungan juga menjadi prioritas. Tapi yang selama ini tidak terkelola baik akan kita tertibkan," imbuh dia. (Iman Rosidi/Trijaya/jri)