JAKARTA - Realisasi program pemerintah dalam menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak November 2007 terkesan masih lamban. Hal tersebut disebabkan karena kondisi perekonomian belum pulih dan regulasi masih ribet.

"Penyaluran kredit secara umum (termasuk KUR) dari awal tahun hingga kini masih seret. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat akibat krisis keuangan global. Pengusaha pun bertindak realistis dan sambil melihat proses pemulihan ekonomi ke depan. Sehingga wajar saja permintaan kredit dari pengusaha juga agak turun, karena permintaan domestik menurun, disebabkan daya beli yang menurun," ungkap Ekonom Bank Danamon Hendranata, di Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Dampak krisis global yang masih dirasakan oleh pengusaha, lanjut Anton, membuat perbankan juga terkesan hati-hati dalam menyalurkan kredit. Terutama dalam memitigasi risiko jika terjadi gagal bayar (default).

Jika kredit tetap disalurkan, perbankan pastinya akan sangat selektif ke sektor yang masih produktif. Sektor kredit yang masih banyak dilayani oleh perbankan adalah transportasi dan komunikasi karena pertumbuhannya relatif bagus.

Dari data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenegkop dan UKM), nilai pengucuran KUR selama dua tahun hanya mencapai Rp16,2 triliun dengan jumlah debitor mencapai 2,28 juta orang.

Rinciannya, nilai KUR pada 2008 sebesar Rp12,6 triliun dengan jumlah debitor 1,67 juta orang. Sementara di 2009 ini hanya terealisasi sebesar Rp3,6 triliun dengan jumlah debitor 610 ribu orang.

Padahal, dalam program 100 hari kepemimpinan SBY-Boediono akan memprioritaskan dan menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp20 triliun per tahun.  (Didik Purwanto/Koran SI/ade)