JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengeluarkan kepastian harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2010, sehingga mencegah spekulasi harga pupuk di pasaran.

Rofi' Munawar, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS menjelaskan, subsidi pupuk di APBN tahun 2010 diturunkan menjadi Rp11,3 triliun dari Rp17,5 trilun pada 2009. Menurut dia, realisasi subsidi pupuk dimungkinkan akan membengkak menjadi Rp18,4 triliun pada akhir 2009.

"Hal itu akan memiliki konsekuensi naiknya harga eceran tertinggi pupuk, bila pemerintah tetap mempertahankan volume pupuk bersubsidi sebesar 7,2 juta ton atau bahkan meningkatkannya sampai 11,7 juta ton pada 2010," jelas Rofi' melalui surat elektroniknya, Kamis (12/11/2009).

Pada pertengahan bulan ini petani di seluruh Indonesia memasuki musim tanam pertama. Siklus masalah yang biasanya muncul adalah kelangkaan pupuk. Walaupun pupuk dalam biaya produksi hanya 10 persen, tetapi pengadaannya mutlak diperlukan.

Rofi' juga meminta pemerintah memastikan penjaminan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras, sebagai kompensasi pemerintah kepada para petani bila HET pupuk dinaikkan.

"Pemerintah juga harus menjaga dan mengamankan alur distribusi dari Lini I (pabrik-pelabuhan) ke Lini II (pelabuhan-UPP), kemudian ke Lini III (distributor kabupaten), dan akhirnya ke Lini IV (kecamatan-pengecer).

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) sebagai holding company produsen pupuk, menurut dia, harus tanggap dan cepat memotong birokrasi alur distribusi serta menyiapkan operasi pasar di tingkat pengecer atau kelompok tani ketika terjadi kelangkaan pupuk di bawah. (jri)