JAKARTA - Pemerintah diingatkan agar tidak mentah-mentah menerima kesepakatan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) terkait kesepakatan mempertahankan perdagangan bebas.

Indonesia dipandang belum siap mengimplementasikan sepenuhnya kebijakan antiproteksionisme tersebut. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan, liberalisasi ekonomi tanpa penguatan daya saing produk domestik malah akan merugikan Indonesia. "Akan menimbulkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi lantaran lapangan kerja semakin berkurang," ujarnya saat dihubungi di Jakarta kemarin. Perdagangan bebas, kata dia, sudah jelas membuat pasar dalam negeri kebanjiran produk impor.

Dia mencontohkan,belakangan ini produk-produk tekstil dan alas kaki dari China menyerbu pasar domestik. Menurut Sri,saat ini kebanyakan produk hasil industri nasional masih kalah bersaing, khususnya dengan China. Jika dibiarkan,imbuh dia,hasil produksi industri-industri lokal akan merosot tajam dan perlahan ambruk sehingga pemerintah lebih berkonsentrasi membenahi daya saing produk nasional ketimbang mengikuti saran-saran organisasi internasional dalam mempertahankan tren penguatan pemulihan ekonomi global. Sri juga mengingatkan, liberalisasi versi APEC ini membawa China di dalamnya. "Kalau tidak hati-hati malah akan membuat industri kita semakin terpuruk,"imbuhnya.

Pengamat ekonomi dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H Wibowo menambahkan, pemerintah harus membongkar dan mencari jalan keluar atas faktor-faktor ekonomi biaya tinggi yang menghambat daya saing produk nasional. "Mulai dari birokrasi yang mahal, peraturanperaturan yang tumpang tindih, hingga kerusakan infrastruktur seperti listrik dan jalan," paparnya.
(Meutia Rahmi /Koran SI/css)