JAKARTA - Pemerintah mengimbau kepada bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) agar menurunkan suku bunga kreditnya di bawah 16 persen. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama terkait penurunan bunga kredit tersebut.

"Bunga kredit dari perbankan sulit turun karena dana penyaluran kredit tersebut dialokasikan dari dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari dana tabungan dan giro. Dana tersebut memiliki risiko yang tinggi karena dana itu sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik dana sehingga risiko kreditnya juga tinggi. Karena perbankan memasukkan nilai risiko tersebut cukup tinggi, sehingga bunga yang diterapkan juga masih tinggi," ungkap Direktur PT Sarana Multigriya Finansial Sutomo, selepas acara penerbitan obligasi SMF di Graha Niaga Jakarta, Senin (23/11/2009).

Bunga kredit tersebut, lanjut Sutomo tidak hanya ditujukan untuk KUR saja, tapi bisa saja diterapkan pada kredit pemilikan rumah (KPR).

Bagaimanapun, perbankan juga tidak menginginkan risiko kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) bertambah, sehingga rasio yang dicadangkan juga tinggi dan menyebabkan bunga kredit juga tinggi.

Dengan suku bunga KUR yang tinggi tersebut, total penyaluran KUR hingga saat ini juga masih lambat. Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sejak diluncurkan November 2007, jumlah KUR yang disalurkan kepada UMKM dan koperasi mencapai Rp16,256 triliun. Dari jumlah itu, Rp12,45 triliun disalurkan selama 2008. Artinya, pada Januari- September 2009, KUR yang tersalurkan hanya Rp3,8 triliun.  (Didik Purwanto/Koran SI/ade)