KLATEN - Setiap pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten diminta menghapus retribusi di sektor perikanan. Retribusi ini dianggap membebani nelayan dan kontribusi yang diberikan pada pemerintah tidak begitu besar.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, hingga kini jumlah retribusi yang dihasilkan dari sektor perikanan secara nasional hanya Rp100 miliar. Jumlah ini bukan merupakan pemasukan yang berarti bagi pemerintah, namun cenderung memberatkan nelayan dan menghambat produktifitas pada sektor perikanan.

"Kami akan mengatur kebijakan bersama-sama dengan pemerintah daerah agar bisa menghapus retribusi yang membebani nelayan," tutur Fadel, usai Pelepasan Varietas Unggul Ikan Nila dan Ikan Nila Best di Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar (PBIAT) Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Senin (23/11.2009).

Sebagai ganti, lanjut Fadel, DKP akan memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang besar nilainya menyamai beban retribusi tersebut. Melalui bantuan DAK, Fadel berharap bisa menaikkan produktivitas di sektor perikanan.

Fadel optimistis, pihaknya bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada 2015.
Potensi perikanan darat dan laut di Indonesia, menurut mantan Gubernur Gorontalo ini lebih dari cukup untuk memenuhi target tersebut.

"Karena itu, hambatan-hambatan dalam usaha perikanan harus dihilangkan. Termasuk beban retribusi," ujarnya.

Mulai tahun depan sampai dengan 2011, akan melakukan perbaikan infrastruktur untuk menggenjot produksi perikanan. Pihaknya pun sudah menjalin kerja sama dengan Deperteman Pekerjaan Umum dan Kemenko Perekonomian untuk merealisasikan program tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang hadir dalam acara tersebut mengaku, tidak keberatan jika retribusi dari sektor perikanan dihapus.
Namun, Bibit menginginkan jumlah DAK yang diberikan jumlahnya lebih besar dari hasil retribusi yang didapatkan.

Di provinsi Jawa Tengah retribusi perikanan yang berhasil ditarik mencapai Rp14 miliar setiap tahun. Jika retribusi dihapus, maka akan mempangaruhi pendapatan daerah

"Kalau memang nanti penghapusan retribusi ini dirasa tidak menguntungkan bagi pendapatan daerah, maka kami akan meminta kementrian untuk meninjau ulang kebijakan tersebut," tandas Bibit. (Nazarudin Latief/Koran SI/rhs)