JAKARTA - Pemerintah akan merestrukturisasi manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina. Upaya ini bagian dari restrukturisasi atau reformasi manajemen di kedua perusahaan pelat merah tersebut.

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pihaknya akan mengisi kembali jabatan-jabatan kosong dalam struktur direksi Pertamina. ''Kita akan isi jabatan yang kosong, baik di komisaris maupun di direksi,'' katanya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Sejumlah jabatan kosong di Pertamina saat ini, yakni Direktur Hulu yang sampai sekarang dijabat rangkap oleh Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Agustiawan. Selain itu, posisi Komisaris Utama yang semula diisi Sutanto juga kosong, begitu dia terpilih menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Begitu juga dengan posisi komisaris yang masih kosong, selepas Gita Wirjawan terpilih sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara, posisi Direktur Umum dan SDM yang dijabat Waluyo juga kosong selepas dia terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mustafa juga mengatakan, pihaknya akan menambah beberapa pos jabatan baru di Pertamina untuk memperkuat jajaran direksi. Namun tidak disebutkan posisi baru tersebut.

Seluruh rencana ini masih dimatangkan oleh pemerintah. Mustafa mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan sudah mulai dilakukan. ''Minggu ini kita akan lebih banyak fokus kepada Pertamina,'' imbuhnya.

Sedangkan untuk PLN, Kementerian Negara BUMN tengah mengevaluasi kinerja manajemen, program pembiayaan pembangunan pembangkit listrik dan persoalan teknis lainnya. ''Jadi teknis diolah, soal Tarif Daftar Listrik (TDL) diolah, skema pembiayaan diolah, termasuk evaluasi manajemen,'' terang dia.

Kendati demikian, Mustafa mengaku belum ada keputusan final pemerintah terkait kenaikan TDL. Dia menargetkan restrukturisasi manajemen di tubuh PLN dan Pertamina bisa selesai sebelum akhir 2009. (Meutia Rahmi /Koran SI/ade)