DUBAI - Pemerintah Dubai menyatakan dengan tegas, jika tidak bertanggung jawab atas utang dan kekacauan yang terjadi pada Dubai World.

Pernyataan ini dilontarkan menyusul asumsi para kreditur bahwa kegagalan utang Dubai Wold akan mendapat jaminan dari Uni Emirat Arab.

"Kreditur harus mengambil bagian dari tanggung jawab atas keputusan mereka untuk meminjamkan dana kepada perusahaan," kata Direktur Jenderal Departemen Keuangan Dubai Abdulrahman Al-Saleh, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (1/12/2009). "Mereka pikir Dubai World adalah bagian dari pemerintah, itu tidak benar," imbuh dia.

Pada pernyataan yang pertama sejak krisis dimulai, Dubai World mengatakan, pemerintah Dubai mengontrol perusahaan holding tersebut. Restrukturisasi utang pun akan menelan biaya USD26 miliar dan sebagian besar mempengaruhi perusahaan-perusahaan properti, Nakheel dan lainnya. Namun, perusahaan lain, seperti DP Wolrd, Jebel Ali Free Zone dan Istithmar World, tidak akan disertakan dalam restrukturisasi, karena secara finansial mereka dinilai stabil.

Seperti diberitakan, BUMN Pemerintah Dubai, Dubai World,mengajukan penundaan pembayaran utang yang berakibat gelombang shock di pasar global. Harga saham di Eropa dan Asia anjlok, sementara pasar Amerika Serikat (AS) terlindungi karena tutup liburan Thanksgiving Day.

Krisis utang Dubai punya potensi teratasi. Abu Dhabi, tetangga keemiran Dubai dalam federasi Uni Emirat Arab, siap membantu krisis utang yang dialami Dubai. Hanya saja, Abu Dhabi yang lebih kaya cadangan minyak belum menyatakan akan menalangi semua utang Dubai senilai USD59 miliar (Rp560 triliun).

Harga komoditas pun menjadi turun, termasuk melemahnya harga minyak hingga lima persen. Abu Dhabi selama ini menjadi tumpuan untuk membantu Dubai. Abu Dhabi menguasai 90 persen cadangan minyak di Uni Emirat Arab, negara terbesar ketiga pengekspor minyak di dunia. Abu Dhabi memiliki sovereign wealth funds (SWF) terbesar di dunia dengan kekayaan USD700 miliar.

Dengan jumlah itu Abu Dhabi bisa mudah membantu kesulitan Dubai di bidang properti. Secara konstitusional, setiap keemiran Uni Emirat Arab adalah entitas hukum yang terpisah, tetapi tergabung dalam federasi. Setiap keemiran punya kontrol sendiri atas sumber daya alam dan keuangan. Pemerintah federal tidak punya hak untuk mengakses sumber daya itu atau menjamin kewajiban setiap keemiran. Dipercaya, Abu Dhabi tidak akan bersedia menalangi semua utang Dubai. Abu Dhabi akan memilah dan tidak akan membantu perusahaan Dubai yang model bisnisnya ikut terpengaruh krisis ekonomi global. (rhs)