JAKARTA - Pemerintah akan mengupayakan apabila penetapan cost recovery tidak akan ada pembatasan (cap). Ini karena pembatasan cost recovery tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi investasi di bidang migas.

"Kita upayakan tidak ada cap. Tapi kita ingin mereka (DPR) realistis komponen mana yang layak masuk cost recovery. Saya akan berkomunikasi dengan parlemen, karena cap itu mengkhawatirkan. Saya sudah tanya Menkeu tidak ada cap. Esensinya cost recovery harus realistis," ujar Menteri ESDM Darwin Z Saleh, di sela Seminar Oil, Gas, and Mining Outlook 2010: Prospek dan Tantangan Industri Migas dan Pertambangan Menuju Era Kemandirian Energi, di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (2/12/2009).

Menurutnya, pembatasan cost recovery justru tidak terlalu menguntungkan bagi kepastian investasi di sektor migas. Namun, cost recovery memang diperlukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor migas.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lalu, Departemen ESDM diminta lebih cermat lagi mengenai aspek-aspek ada yang harus masuk dalam cost recovery. "Rumusan cost recovery Insya Allah tidak bersifat reproaktif ke belakang tapi ke depan. Jadi tidak usah khawatir," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, DPR membatasi cost recovery pada 2010 menjadi hanya USD12 miliar. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai keselamatan migas diharapkan dapat disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) pada Oktober 2010 mendatang.

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cost Recovery masih menjadi pembahasan yang alot antara Ditjen Migas dan Ditjen Pajak. Namun, penyelesaian  RPP Cost Recovery menjadi PP menjadi agenda 100 hari pemerintah, sehingga ditargetkan akan selesai pada Januari 2009.

"Sebetulnya kalau dari target kemarin, RPP harus selesai Januari 2010. Itu program 100 hari," ujar Dirjen Migas Evita Legowo, beberapa waktu lalu. (ade)