JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan perbankan syariah pada 2010 didasari tiga skenario kondisi perekonomian.

Ketiga skenario ini, yakni skenario pesimistis, skenario moderate, dan skenario optimistis. Adapun untuk skenario pesimistis, nilai aset perbankan syariah diprediksi sebesar Rp72 triliun dengan pertumbuhan aset 26 persen.

"Growth aset perbankan syariah secara pesimistis akan tumbuh 26 persen, moderate 43 persen, optimistis 81 persen," ujar Deputi Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Siregar, saat acara Prospect and Developments of Indonesia Islamic Banking under the New Tax Regime, di Menara Syafruddin Bank Indonesia, Jakarta, Senin (7/12/2009).

Kondisi pesimistis tersebut dipengaruhi oleh asumsi bahwa pertumbuhan secara organik, kondisi pulihnya perekonomian domestik dan global, keberhasilan edukasi publik dan promosi perbankan, serta berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mampu mendorong industri untuk meningkatkan kinerja.

Proyeksi pada kondisi pesimistis itu meningkat dibandingkan 2009 yang nilai asetnya mencapai Rp56 triliun dengan pertumbuhan aset 26 persen. Sedangkan proyeksi kondisi moderat, nilai aset perbankan syariah mencapai Rp97 triliun dengan pertumbuhan aset 43 persen.

Proyeksi ini didasari oleh beberapa faktor yaitu adanya penambahan bank baru maupun konversi beebrapa Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), pulihnya perekonomian domestik dan global, keberhasilan edukasi publik dan promosi perbankan, pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mampu mendorong industri meningkatkan kinerja.

Faktor lainnya yakni masuknya investor baru dalam industri perbankan syariah nasional melalui pendiriian bank syariah baru atau membeli dan menambah modal pada bank syariah yang telah ada, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas.

Adapun pada kondisi optimistis diperkirakan nilai aset akan mencapai Rp124 triliun dengan pertumbuhan aset 81 persen. Asumsi yang digunakan sama dengan kondisi moderat ditambah dengan pemberian insentif kebijakan dan regulasi pada sisi moneter dan fiskal dari BI dan instansi pemerintah terkait bagi industri perbankan syariah.

Serta pengembangan keuangan dan perbankan syariah menjadi program pemerintah secara terpadu yang tertuang dalam kebijakan seperti pengelolaan dana haji oleh bank syariah, BPD syariah holding dan adanya konversi bank BUMN.

"Alokasi dari governance budget seharusnya taruh dananya di bank syariah. Selain itu perlu dibentukanya Islamic official development community untuk dipromosikan oleh governance," tukasnya.  (ade)