JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa tender dari delapan proyek infrastruktur kerja sama pemerintah-swasta (PPP) yang diharap tuntas tahun ini bakal terganjal.

Hal ini karena masih belum terbitnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67/2005 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

"Delapan proyek yang siap tender, bisa dikatakan, bisa jalan semua. Cuma memang jalannya akan lambat. Proyek pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Jawa Tengah misalnya, tendernya harusnya Desember ini, tapi karena perpres 67 baru bisa kelar 31 Desember, terpaksa tunda," ujar Deputi Menteri Negara PPN/Bappenas Bidang Sarana Prasana Dedy Supriadi Priatna di Jakarta, Selasa (8/12/2009).

Dedy mengatakan, tender proyek pembangkit listrik batu bara di Jawa Barat baru bisa dilakukan bila PT PLN sudah dianggap layak mendapat jaminan pemerintah, yakni ketika tidak lagi dianggap sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) lagi.

Adapun UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan juga belum mencabut status PKUK PLN, karena baru memprioritaskan PLN sebagai pelaksana listrik.

"Nah nanti akan diubah dalam revisi perpres. PLN berhak memperoleh asal jaminan dengan ditugaskan oleh pemerintah. Jaminan yang diberikan Menteri Keuangan ada tiga yaitu risiko politik, jaminan keuangan akibat performance risk, dan risiko permintaan," paparnya.

Dalam Daftar Proyek Infrastruktur PPP (PPP Book) yang diluncurkan pada Maret 2009, pemerintah memasukkan 87 proyek senilai total USD34,39 miliar untuk digarap dengan skema PPP. Dari jumlah itu, delapan proyek senilai USD4,5 miliar di antaranya ditarget bisa ditender tahun ini.

Beberapa proyek tersebut di antaranya seperti pembangkit listrik tenaga uap batu bara (coal fired steam power plant) berkapasitas hingga 2.000 MW di Jawa Tengah milik PT PLN (Persero) senilai USD2 miliar. Selanjutnya, rel kereta api batu bara Palaci-Bangkuang di Kalimantan Tengah USD740 juta.

Kemudian, proyek terminal pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo di Karangasem Bali senilai USD24 juta, proyek penyediaan air bersih di Waduk Cimenteng, Bandung, senilai USD54 juta, dan penyediaan air bersih Bandung Municipal (Cimenteng). Sisanya adalah proyek jalan tol ruas Medan-Binjai, ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan Jawa Barat, dan jalan kereta api Soekarno Hatta Airport-Manggarai. (Zaenal Muttaqin /Koran SI/ade)