JAKARTA - Pengamat dari INDEF Aviliani menjelaskan kepercayaan investor di Indonesia juga makin pudar lantaran pidato presiden SBY yang responsif terhadap isu-isu yang beredar. Termasuk kisruh tentang dana aliran Bank Century yang masuk istana hingga isu pembunuhan SBY.

"Kami mengakui strategi komunikasi SBY saat ini buruk. Beliau terlalu menanggapi isu yang beredar di pasar secara berlebih bahkan cenderung mendramatisir," jelas Aviliani dalam Forum Dialog Bersama Otoritas dan Pelaku Ekonomi "Meneropong Ekonomi Indonesia ke Depan: Peluang dan Tantangan, di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Seharusnya, lanjut Aviliani, SBY harus melakukan pendekatan persatuan kepada masyarakat dan meredam isu-isu miring yang tidak menimbulkan gejolak pelaku pasar hingga menggoncang perekonomian.

Memang, pelaku pasar tidak bisa melawan opini publik yang selama ini beredar. Bahwa ada isu penggulingan kekuasaan baik presiden hingga pejabat menterinya. Namun seharusnya, SBY harus melakukan strategi komunikasi yang bisa menenangkan masyarakat agar tidak timbul masalah baru.

"Kami khawatir bahwa isu ini bisa dipolitisasi hingga masuk ranah politik. Nantinya justru mengganggu perekonomian nasional," tambahnya.

Aviliani mengingatkan pada pemegang kebijakan bahwa pekerjaan rumah dalam mengembangkan perekonomian ke depan masih banyak. Hasil-hasil rekomendasi dari National Summit dan Investor Summit justru hilang, tergerus oleh kisruh Bank Century dan perselisihan KPK versus Polisi.

Senada dengan Aviliani, bagi Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ikhsan mengungkapkan jika dua pejabat tersebut diturunkan maka akan memberikan dampak negatif kepada perekonomian.

"Selama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi simbol reformasi birokrasi. Masalahnya sekarang, motivasi hak angket tersebut apa, apakah cenderung mencari transparansi atau ada nuansa politis. Jika transparansi tidak apa-apa. Tapi kalau politis, nanti jadi masalah," jelas Fauzi.

Lanjutnya, pihaknya juga mendukung hak angket tersebut. Nantinya jika hasil hak angket tersebut tidak ada unsur kasus pidana, sebaiknya kasus tersebut ditutup. Maklum, para menteri yang menangani kasus tersebut menjadi tidak fokus dengan tugas utamanya karena hanya mengurusi kasus Century. Padahal, hambatan yang harus diselesaikan dalam mengembangkan perekonomian masih banyak.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden RI Boediono juga menjelaskan energi para menteri habis terkuras untuk menangani kasus perekonomian yang seharusnya tidak berdampak panjang.

"Masyarakat energinya sangat besar. Asal elitnya  mengarahkan ke arah yang benar. Di tangan para elit, rakyat melihat elit sebagai pedoman. Saat peran elit diabaikan maka yang menanggung adalah anak cucu kita," ungkapnya.

Dalam satu dekade terakhir di masa transisi politik, memang ada hal-hal noisy yang belum ada sebelumnya. Namun sebagai pemimpin negara, pihaknya mengaku sudah berada di jalur yang benar. "Apapun yang kita lakukan, punya konsekuensi sendiri," pungkas Fauzi.  (Didik Purwanto/Koran SI/ade)