JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad menginginkan Indonesia dapat menjadi produsen ikan terbesar pada 2015. Untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya mengubah seluruh visi Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) se-Indonesia.

"Kami ingin Indonesia bisa mengalahkan negara Chili atau negara produsen ikan terbesar lainnya di dunia. Saat ini Indonesia sudah diuntungkan oleh potensi laut yang luar biasa. Namun potensi itu belum dikembangkan secara optimal," tegas Fadel, dalam Seminar Nasional Ekonomi Regional: Strategi Mengakselerasi Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Program dan Pembiayaan, di Gedung Sjafruddin Prawiranegara Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (10/12/2009).

Mantan Gubernur Gorontalo tersebut pun hanya ingin memiliki misi untuk membuat rakyat pesisir sejahtera. Cara gampang dalam mewujudkan visi dan misi tersebut adalah menghilangkan retribusi yang selama ini dibebankan ke masyarakat pesisir.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pembiayaan ke masyarakat pesisir maupun petani tambak untuk meningkatkan produksi perikanannya. "Banyak pemerintah daerah yang masih memungut retribusi yang besar bagi masyarakat pesisir. Bagaimana petani tambak maupun nelayan bisa maju, apabila pemda masih menerapkan retribusi yang besar," keluhnya.

Selama ini pemda di masing-masing propinsi masih menerapkan retribusi yang besar. Salah satunya pemda se-Jawa Tengah bisa mendapatkan retribusi sebesar Rp14 miliar.

Lanjutnya, memang pemda menginginkan retribusi untuk peningkatan pendapatan daerah. Namun jika pendapatan itu diperoleh dari retribusi yang dipungut dari masyarakat kecil, hal tersebut tentunya akan menjadi sumbatan (the bottlenecking) bagi perkembangan perekonomian terutama sektor kelautan dan perikanan.

Pengamat ekonomi Mudrajad Kuncoro mengungkapkan saat ini pengucuran kredit pertanian dan kelautan dari perbankan masih minim. Pihaknya mendorong perbankan mengucurkan kredit di sektor-sektor utama produktif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Perbankan banyak mengalokasikan kredit konsumsi daripada investasi ataupun modal kerja. Inilah yang menjadi hambatan sektor riil tidak bisa bergerak," ujar Mudrajad.

Ekonom sekaligus Ketua Jurudan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada tersebut mendorong perbankan mengucurkan kredit sektor-sektor utama di masing-masing daerah. Bahkan mendukung pemerintah daerah memikirkan satu kabupaten atau kota untuk memiliki satu produk unggulan. Sehingga pemda tersebut bisa bersaing dengan pemda lainnya. (Didik Purwanto/Koran SI/ade)