JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih memerlukan bantuan pendanaan untuk pembangunan transmisi dalam proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) tahap I. Dari kebutuhan pembiayaan transmisi sekira Rp22 triliun, PLN baru mampu menutup setengahnya dari utang perbankan dan penerbitan obligasi.

Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara mengatakan, sisa kebutuhan pendanaan transmisi juga akan ditutup dari pinjaman perbankan dan penerbitan surat utang. "Komposisinya lebih besar kredit perbankan karena dijamin pemerintah," ujarnya seusai penandatanganan komitmen pendanaan antara PLN dengan sejumlah bank, di Gedung Depkeu, Jakarta, Senin (14/12/2009).

Adapun untuk pembiayaan pembangkit dalam proyek 10.000 MW tahap pertama tersebut, dia menuturkan, seluruhnya sudah rampung. Komitmen pendanaan sudah diperoleh semua.

Nilai keseluruhan pembiayaan pembangkit, termasuk uang muka PLN dan pinjaman perbankan kurang lebih USD5,65 miliar ditambah Rp23,2 triliun sehingga total sekira Rp78 triliun-Rp79 triliun dengan kurs Rp10.000/USD. "Komitmen seluruhnya sudah selesai untuk pembangkit," kata Rudiantara.

Dia menuturkan, pencairan komitmen pendanaan untuk pembangkit ini tergantung progres pengerjaan proyek. China, misalnya, dari kebutuhan dana Rp78 triliun tadi memberikan komitmen pembiayaan USD4 miliar. Dari USD4 miliar tersebut, komitmen pendanaan yang sudah dicairkan sampai akhir November sekira USD1 miliar lebih.

Sekadar informasi, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar saat mengunjungi PLTU Labuan menyatakan proses penandatanganan pembiayaan pembangunan proyek 10 ribu MW telah tuntas dilakukan. Untuk tahun ini, lanjut dia, ditargetkan tiga unit pembangkit listrik di Pulau Jawa akan selesai dilakukan. Sedangkan secara bertahap, proyek PLTU di Jawa dan di luar Pulau Jawa akan diselesaikan pada 2010 dan 2011 mendatang.  (Meutia Rahmi /Koran SI/ade)