Getting time...

PM Jepang: Ekonomi Sangat Parah!

Rabu, 16 Desember 2009 07:49 wib
Foto: AP.
Foto: AP.
TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama menyatakan, ekonomi Negeri Matahari Terbit masih pada posisi yang ?sangat parah". Dia berharap stimulus ekonomi yang baru diluncurkan bisa menolong perekonomian.

?Ekonomi Jepang pada situasi ?sangat parah?.Beberapa orang mengatakan ekonomi telah mencapai bottom, tapi kita tidak bisa seoptimistis itu," kata Hatoyama dalam sidang kabinet saat membahas upaya mendorong ekonomi tumbuh kemarin. Ekonomi Jepang kembali tumbuh positif pada kuartal II/2009/10 (Juli - September) setelah mengalami resesi yang dalam.

Namun, pekanlalu Pemerintah Jepang merevisi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2009/10 dari 4,8 persen  menjadi 1,3 persen . Ini menunjukkan bahwa negara dengan perekonomian terbesar di Asia ini tumbuh lebih lambat dari perkiraan awal di kuartal III/2009/10 (Oktober - Desember). Ada kekhawatiran deflasi dan penguatan nilai tukar yen menghambat pemulihan yang telah terjadi.

Selasa (9/12) pekan lalu Kabinet Jepang menyetujui anggaran belanja tambahan, termasuk USD80 miliar belanja baru.Tambahan anggaran belanja ini untuk memerangi potensi kembalinya Jepang menuju jurang resesi (double-dib recession). Senin lalu Bank Sentral Jepang (BoJ) mengumumkan keyakinan bisnis telah menguat selama tiga bulan berturut-turut. Namun, perusahaan-perusahaan di Jepang memotong investasi untuk memerangi resesi.

Sementara Menteri Keuangan Jepang Hirohisa Fujii mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan penerbitan obligasi di bawah 44 triliun yen untuk tahun fiskal 2010/11 (April 2010-Maret 2011). Saat ini rasio utang publik Jepang tercatat 180 persen  atau tertinggi di antara negara maju. ?Namun, Pemerintah Jepang akan menoleransi penerbitan obligasi pada jumlah tertentu jika kondisi ekonomi memburuk," ucap dia.

Pembiayaan anggaran belanja Jepang melalui penerbitan utang untuk 2010/2011 sangat terbuka sebab kondisi ekonomi yang buruk, ancaman deflasi, dan penguatan yen bisa mengakibatkan pendapatan pajak terus menurun. Menteri Strategi Nasional Jepang Naoto Kan menambahkan, pembatasan obligasi pemerintah sebesar 44 triliun yen untuk menghindari lonjakan imbal hasil obligasi yang harus dibayar pemerintah." Saya percaya, target obligasi telah mengakomodasi belanja yang sangat agresif.

Tapi, pembatasan dilakukan untuk menghindari lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang pemerintah,"ungkap dia. Di lain pihak, Partai Rakyat Baru mengusulkan tambahan anggaran belanja 95 triliun yen. Usulan memicu ketakutan adanya potensi penambahan jumlah emisi obligasi di masa mendatang.Harga obligasi Pemerintah Jepang dikhawatirkan akan turun selama proses penyusunan anggaran belanja.

Pasar menilai Pemerintah Jepang belum secara tegas memutuskan jumlah emisi obligasi tahun fiskal 2010/11. Pengumuman ini mendorong, investor mulai menjual obligasi Pemerintah Jepang jangka panjang, yaitu yang jatuh tempo 20 dan 30 tahun. (ahmad senoadi)
(Koran SI/Koran SI/rhs)
Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.
TWITTER »
twit