JAKARTA - Konsep pembangunan pendanaan infrastruktur dalam pembanguan jalan tol, diharapkan tidak selalu mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang terbatas saja.

Pihak swasta dapat membantu pemerintah dengan membiayai pembangunan jalan tol terlebih dahulu dan selanjutnya investor memperoleh pengembalian investasi selama masa konsesi melalui hak pengusahaan jalan tol.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Frans S Sunito, dalam acara temu editor (editor gathering) dengan mengundang Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung sebagai salah satu narasumber dengan tema Konsep Tol Sebagai Alternatif Pendanaan untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan, di Lounge Bimasena The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Pada kesempatan yang sama, Nurdin Manurung mengatakan, apabila konsep tol dilakukan dengan dukungan perbaikan regulasi seperti undang-undang pengadaan lahan, maka pencapaian pembangunan jalan tol ke depan memberikan kepastian serta terwujudnya jaringan jalan tol nasional yang memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dalam paparannya, Nurdin menjelaskan, tujuan pembangunan jalan tol, antara lain untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah. Jalan tol dapat memperlancar lalu lintas dan aksesibilitas orang, barang dan jasa di daerah yang berkembang.

Tak kalah penting, jalan tol dapat meringankan beban pemerintah melalui partisipasi kemacetan di kota besar dapat dialihkan ke daerah lain yang belum tumbuh.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan jalan tol memerlukan pendanaan sangat besar, serta investasi jangka panjang yang bisa mencapai lebih dari 30 tahun. Sehingga perlu diatur parameter untuk perhitungan pengembalian investasi yang tepat. Salah satu faktor krusial adalah pengadaan lahan yang mempengaruhi jadwal penyelesaian pembangunan jalan tersebut serta kepadapatan lalu lintas," kata Nurdin.

Hingga saat ini, masih banyak hambatan teknis dalam pembangunan jalan tol, seperti lambatnya progres pembebasan tanah di hampir seluruh ruas jalan tol yang ada.

"Kondisi itu tentunya sangat membebeni investor, oleh karena itu, perbaikan regulasi di bidang pengadaan lahan sangat mendesak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif," pungkasnya. (rhs)