Foto: Koran SI
MEDAN - Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp94 triliun khusus digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, dana sebesar itu akan diberikan dalam tiga klaster.
Pertama, klaster yang bersifat charity dengan dana sebesar Rp60 triliun. Klaster ini bersifat bantuan sosial, di dalamnya ada beberapa program yang sudah disusun pemerintah di antaranya program beasiswa bagi 20.000 siswa se-Indonesia untuk 2010, bantuan internet bagi 7.500 sekolah,dan bantuan beras bagi 17,5 juta warga miskin. "Di mana pemerintah memberikan keringanan masyarakat untuk membeli beras murah yang harganya 1/3 lebih murah dari harga aslinya," ungkap Agung di Medan kemarin.
Dalam klaster pertama ini juga, ungkap mantan Ketua DPR ini, terdapat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp12 triliun. "Juga ada biaya operasional kesehatan untuk puskesmas dengan dana Rp10 juta per puskesmas seluruh Indonesia. Tahun depan juga sudah tidak ada lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diganti menjadi Keluarga Harapan," paparnya.
Sedangkan untuk klaster kedua, ungkap Agung, dialokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun. Dalam klaster kedua ini, pemerintah akan memberikan bantuan untuk setingkat lebih tinggi yakni melalui program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh bidang pariwisata dan nelayan."Tiap kecamatan seluruh Indonesia akan diberikan Rp3 miliar. Untuk pengawasan penggunaannya, pemerintah telah mewajibkan ada dua pembimbing di tiap desa," paparnya.
Sementara klaster ketiga akan dititikberatkan pada pemberian ruang kepada masyarakat untuk berusaha dan akhirnya melahirkan lapangan kerja."Dengan pemberian kredit usaha kecil yang total anggarannya mencapai Rp20 triliun dengan rata-rata Rp7,5 juta untuk tiap nasabah yang ingin membuka usaha,"ujarnya.
Dengan besarnya alokasi anggaran ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan hingga 8-10 persen. "Dari 14,6 persen angka kemiskinan di Indonesia, kita targetkan untuk terus turun menjadi 8-10 persen," tandasnya. Tiga klaster tersebut, menurut dia, akan menjadi indikator penurunan angka kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut AlumuddinSida-balok mengungkapkan, berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Maret 2009, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 13.248.400 jiwa. (nina rialita/m syahyan)(Koran SI/Koran SI/rhs)