JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah utang pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah atas hak eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebesar Rp478 miliar.

"Kompensasi terminasi dini hak eksklusif Telkom sebesar Rp478 miliar setelah pajak (net of tax) yang harus dibayarkan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI)," ungkap Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, seperti dikutip okezone dalam situs Departemen Keuangan, di Jakarta, Selasa (22/12/2009).

Hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh pemerintah RI hanya kepada perseroan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal hingga 2010 dan sambungan langsung jarak jauh hingga 2005.

Terminasi dini hak eksklusif perseroan adalah percepatan berakhirnya hak eksklusif perseroan, yaitu pada Agustus 2002 untuk jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan Agustus 2003 untuk sambungan langsung jarak jauh.

Terpantau, pada perdagangan indeks harga saham gabungan (IHSG) sesi pertama hari ini, harga saham perseroan berkode emiten TLKM mengalami penguatan Rp200 atau setara 2,11 persen ke level Rp9.700 per unitnya.

Di sisi lain, untuk kinerja keuangan pada kuartal III-2009, Telkom mencetak kenaikan laba bersih sebanyak 4,2 persen menjadi Rp9,3 triliun jika dibandingkan dengan kuartal III-2008 yang sebesar Rp8,919 triliun. Kenaikan juga terjadi pada jumlah pendapatan usaha menjadi Rp47,114 triliun, sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp44,649 triliun.

Pendapatan usaha tersebut dikontribusikan dari pendapatan usaha telepon tidak bergerak sebesar Rp6,374 triliun, telepon seluler sebesar Rp21,041 triliun, serta pendapatan interkoneksi sebesar Rp5,74 triliun. Selain itu juga termasuk data, internet, dan jasa teknologi informatika sebesar Rp12,428 triliun, jaringan sebesar Rp761 miliar, pola bagi hasil sebesar Rp117 miliar, dan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp650 miliar.

Selain itu, perseroan mencatat jumlah beban usaha yang naik tipis menjadi Rp29,16 triliun dibandingkan periode sebelumnya Rp27,47 triliun. Dengan demikian, laba usahanya menjadi Rp17,954 triliun. (css) (ade)
(rhs)