Bunga RSh Flat hingga Lunas
JAKARTA - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan, suku bunga kredit rumah sederhana sehat (RSh) akan tetap (flat) hingga masa kredit selesai, jika pola subsidi baru diterapkan.
Kemenpera juga meyakini,bentuk subsidi baru perumahan yang ditawarkan akan diterima masyarakat karena tingkat bunga bulanannya rendah."Bila pakai model subsidi bunga yang lama masyarakat hanya membayar bunga murah dalam beberapa tahun saja.Tetapi dengan yang baru ini akan tetap (flat) sampai kredit selesai,” kata Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa di Jakarta pekan lalu.
Menurut Suharso, pola pemberian dana subsidi 2010 sebesar Rp3,1 triliun akan diubah dari semula untuk subsidi bunga menjadi bantuan likuiditas kepada perbankan nasional. Dengan dana tersebut diharapkan bunga yang diberikan kepada masyarakat menjadi rendah. Dia mengatakan, selain mengandalkan dana subsidi 2010 untuk membantu likuiditas bank, juga diupayakan dengan dana Bapertarum sebesar Rp3 triliun.
Dengan demikian, akan tersedia dana sebesar Rp6 triliun yang siap digunakan untuk membantu likuiditas bank. Namun, kata dia, pemerintah hanya akan menyalurkan dana tersebut untuk bank yang bersedia memberikan bunga rendah dan mengikuti aturan yang ditetapkan. Pemerintah akan memberikan dana fasilitas likuiditas dengan bunga sekitar tiga persen. Lalu setelah ditambah biaya overhead dan risiko sekitar tiga persen,total dana yang bisa disalurkan bank dengan bunga hanya 7-8 persen sampai habis masa angsuran.
Dengan model yang seperti ini, menurutnya, masyarakat akan sangat terbantu dalam pembayaran bulanan karena nilainya akan tetap meskipun bunga di pasar tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut akan mempertahankan daya beli masyarakat. Karena jika dibandingkan model yang lalu, masyarakat hanya menikmati bunga rendah sesaat dan setelah habis subsidi akan dibebani bunga tinggi. "Dengan bunga yang rendah saya yakin masyarakat akan banyak yang berminat,”katanya.
Selain itu, kata Suharso, pengembang juga memanfaatkan dana ini untuk konstruksi dengan syarat harga jual ke masyarakat maksimal Rp55 juta untuk RSh dan Rp144 juta untuk rumah susun sederhana milik (rusunami). Suharso mengatakan, pihaknya meyakini,dengan pola baru ini alokasi subsidi rumah Rp 3,1 triliun pada 2010 dapat terserap. "Kami belajar pengalaman dari 2009, yang penyerapannya sangat rendah,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, penempatan dana subsidi ke bank bisa mengurangi tugas Kemenpera melakukan verifikasi sehingga yang menerima memang benar-benar masyarakat yang berhak mendapatkannya. Untuk mendukung realisasi perubahan pola subsidi itu, sekarang sedang disiapkan perusahaan penyedia likuiditas pembiayaan bisa terbentuk semester kedua tahun ini.
Melalui perusahaan ini nanti dana subsidi dan lainnya akan ditampung untuk kemudian disalurkan kepada perbankan. Menurut Suharso, pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan Departemen Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung terbentuknya perusahaan penyedia likuiditas pembiayaan perumahan. Diharapkan dukungan ini bisa mendorong pihak-pihak terkait, seperti PT Jamsostek dan PT Taspen, membantu menyuntikkan dananya.
Suharso yakin, pola baru ini bisa membuat harga rumah menjadi jauh lebih murah ketimbang pola subsidi yang ada sekarang. Untuk menghindari salah sasaran maka yang berhak mendapatkan fasilitas ini harus menunjukkan NPWP dan SPT. Direktur PT Catur Mitra Persada– salah satu pengembang perumahan bersubsidi–Rizal Isky Rusli mengatakan, jika pemerintah hanya mengandalkan NPWP dan SPT sebagai syarat mendapatkan model subsidi baru akan sulit efektif.
Pasalnya, masyarakat bawah cenderung enggan mengurus syarat seperti itu. "Karena untuk urus SPT pasti akan dipersulit sama orang kantor pajak dan ada kekhawatiran untuk keluar duit,” katanya. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria menilai, pola baru subsidi yang ditawarkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat sudah bagus dan tinggal persiapannya saja.
Teguh mengingatkan,kemungkinan ada beberapa persoalan seandainya langsung diterapkan karena sebagian konsumen sudah terbiasa dengan proses lama. "Konsep yang baru sudah bagus sebagai upaya untuk mempercepat dan memaksimalkan tingkat penyerapan subsidi. Karena, dana subsidi yang ada langsung disalurkan ke perbankan untuk mengelolanya dan menyalurkannya kepada masyarakat,” katanya.
(Candra Setya Santoso)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
