JAKARTA - Pengurus dan anggota Federasi Serikat Pekerja PT Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan pembicaraan tertutup dengan perwakilan Kementerian Negara (Kemenneg) BUMN, terkait pergantian direksi perusahaan minyak dan gas pelat merah ini.
Terpantau sekira 150 orang hadir dalam pertemuan kali ini, dan diterima langsung oleh Deputi Menneg BUMN bidang pertambangan, industri strategi, energi dan telekomunikasi Sahala Lumban Gaol.
Namun demikian, Sahala hanya menemui perwakilan dari FSPPB sebanyak 20 orang. Sementara sebagian besar karyawan yang kini hadir berada di lantai 21, Gedung Kemenneg BUMN, Jakarta, Kamis (14/1/2010).
"Dibagi menjadi dua, kita yang tidak bisa ikut gabung, berkumpul di sini. Intinya membahas tentang peningkatan kesejahteraan pekerja," ujar salah seorang anggota serikat pekerja yang tidak mau disebutkan namanya kepada okezone.
Dijelaskannya, pemilihan direksi Pertamina menjadi pemberitaan terbaru di perusahaan pelat merah ini. Ada indikasi jika pemerintah memilih direksi yang diduga mempunyai titipan kepentingan tertentu.
“Kami menolak direksi titipan yang berencana memprivatisasi dan mem-blunding (memecah) unit usaha Pertamina,” kata Ketua Bidang Monitoring Implementasi GCG (Good Corporate Government) Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Koesdjarjo.
Namun, kata Koesdjarjo, akan dilakukan sebagai pilihan terakhir jika pemerintah salah memilih figur direksi Pertamina. Saat ini, imbuhnya, figur direksi yang beredar dinilai akan merugikan Pertamina sebagai aset bangsa.
Dirinya berharap, figur direksi nantinya tidak akan menjual Pertamina ke pihak asing. “Kekuatan Pertamina ada pada jaringan yang sudah kuat karena dibangun selama bertahun-tahun,” imbuhnya.
Saat ini, Serikat Pekerja Pertamina Cilacap beranggotakan 1.400 pekerja. Di Indonesia sendiri ada 17 serikat pekerja yang berafiliasi ke FSPPB. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan FSPPB masih melakukan pertemuan dengan Deputi BUMN Sahala.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.