JAKARTA - Indonesia berpeluang menjadi negara besar di Asia, namun banyak kendala yang harus dihadapi. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan sektor industri, tapi harus didukung kebijakan moneter dan fiskal yg pro-ekonomi dan pertanian.

"Kami percaya indonesia masih punya peluang untuk jadi negara besar di Asia. Tapi harus ada prasyaratnya, yaitu Indonesia harus mengakhiri kebijakan ekonomi yang berparadigma pasar ugal-ugalan. Garis ekonomi harus kembali ke garis ekonomi konstitusi," ungkap Ketua Komite Indonesia Bangkit Rizal Ramli, saat ditemui wartawan, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/1/2010).

Dijelaskannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi positif tahun ini, antara 5-6,5 persen. Namun pertumbuhan yang dihasilkan relatif rendah daripada hasil. "Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh diatas 8-10 persen dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah tidak bisa mengatasi masalah pengurangan pengangguran. Fakta, sebagian besar pekerja ada di sektor informal," jelas Rizal.
 
Sektor-sektor utama dalam ekonomi Indonesia, seperti pertanian, perdagangan, industri dan perdagangan tidak punya daya saing dan produkivitas tinggi. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikamti oleh sebagia orang Indonesia juga gamang menghadapi globalisasi ekonomi. Indonesia sangat agresif mencapai kesepakatan liberalisasi ekonomi. "Misal tahun ini ada ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)-Asean, FTA dengan Australia, dan dimungkinkan dengan Amerika Serikat," katanya.
 
Sikap agresif ini, jelasnya, tidak diikuti dengan strategi dan kebijakan industri yang memanfaatkan kekayaan alam dan membuat daya saing industri tinggi. "Menurut kami, ada pernyataan yang mengatakan, kita bisa jadi negara besar di Asia tapi dari apa yang sudh dilakukan, kami merasa impian itu masih muluk, butuh perubahan," katanya.

Artinya, jika ada kemauan upaya guna menjadikan Indonesia jadi negara industri yang besar di Asia, tidak bembutuhkan waktu yang lama. "Kita yakin Indonesia berpeluang jadi negara besar. Kita telah kehilangan banyak kesempatan, tapi tahun ini harus jadi titik balik menjadi negara yang menyejahterakan rakyat yang berkeadilan," pungkasnya.
(css)