JAKARTA - Kabar panas terkait Bank Century terus bergulir. Kali ini menghampiri Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan dicopot dari jabatan fungsionalnya pada Februari 2010. Rumor tersebut diharapkan tidak membawa imbas negatif kepada isu perekonomian dalam negeri. Apalagi ditanggapi dengan secara serius oleh pelaku pasar modal dan pasar uang.

"Saya kira itu baru rumor saja, belum tahu kebenarannya. Jangan dulu mengambil langkah yang ekstrem hingga Sri Mulyani (Menkeu) dicopot bulan Februari itu, apalagi imbasnya jelek ke investor dan perekonomian kita," ujar ekonom sekaligus Direktur INDEF Fadhil Hasan, saat berbincang dengan okezone, di Jakarta, Senin (18/1/2010).

Diberitakan sebelumnya, seorang elite Partai Golkar menyebutkan, ada kesepakatan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melengserkan Sri Mulyani.
 
Bahkan disebutkan juga, Kepala Badan kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimnayu akan menggantikan Sri Mulyani. Padahal pekan lalu, Anggito batal dilantik menjadi Wakil Menkeu. Sumber lain menyebutkan Anggito dinilai dekat dengan Ical dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Disebutkan juga, Presiden SBY kecewa atas keputusan Sri Mulyani menyetujui dana bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun.
 
Sosok Sri Mulyani adalah sosok yang dipercaya para investor baik lokal maupun asing, karena kerap menerbitkan surat utang dengan tawaran yield yang tinggi."Investor asing sangat menyukai sosok Sri Mulyani karena selalu menawarkan bunga tinggi, meskipun ada beberapa target yang meleset," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, yield obligasi Indonesia lebih tinggi dibanding negara Asia lainnya yaitu sebesar 4,32 persen, sementara di Korea sebesar 4,15 persen, dan Filipina hanya 3,89 persen.
 
Dia pun menilai, keberadaan surat berharga seharusnya hanya sebagai instrumen moneter, namun justru sekarang jadi alat investasi asing. Selain itu, strategi pinjaman yang sangat agresif serta berlebihan dengan tingkat bunga sangat tinggi berpotensi merugikan negara.
 
Hal itu disebabkan aliran dana spekulatif (hot money) yang masuk selain berdampak positif bagi nilai tukar rupiah dan indeks, namun juga akan meningkatkan risiko finansial melalui potensi arus balik modal.

Sebelumnya diberitakan, dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Sri Mulyani sempat mengungkapkan penilaiannya bahwa Ical tidak senang dengan dirinya. Hal itu diduga berkaitan dengan persoalan tunggakan pajak PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 2,1 triliun.
(css)