JAKARTA - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) berupaya mengubah pola kebijakan pembiayaan perumahan yang dikucurkan pemerintah, agar tidak habis dalam sekali penyaluran saja.
 
Diharapkan dengan pola kebijakan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu akan berlaku bergulir dalam rentang waktu tertentu.
 
"Tentunya dana itu akan bergulir. Tidak akan langsung habis seperti sekarang. Bahkan, karena ini bertujuan untuk menjaga likuiditas, harga RSh dan rusunami bisa dibilang turun karena cicilan yang lebih murah," ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa, saat melakukan kunjungan ke Redaksi Koran Seputar Indonesia, di Gedung Anex, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (19/1/2010).
 
Pola kebijakan subsidi baru yang dimaksud akan diarahkan melalui penyediaan fasilitas likuiditas perbankan atau lembaga bukan bank yang menyelenggarakan pembiayaan perumahan untuk MBR.
 
Tujuan dari perubahan pola kebijakan itu agar dapat menurunkan tingkat suku bunga perbankan. Dana yang disalurkan pada pihak perbankan itu diarahkan agar dapat menurunkan cost of fund yang saat ini dinilai sebagai komponen terbesar dalam tingginya suku bunga perbankan.
 
"Nanti tidak bisa begitu, karena kita beri dana dengan bunga nol persen. Tambah biaya untuk risiko dan cost of fund bank itu maka jatuhnya suku bunga yang dipakai sekira 6,5-7 persen," jelasnya.
 
Pola itu, kata dia, tidak ingin mengimplementasi kebijakan seperti aplikasi kredit usaha rakyat (KUR) yang mengucurkan Rp2 triliun sebagai dana cadangan risiko dari alokasi dana Rp20 triliun yang disalurkan oleh perbankan, tapi menggunakan suku bunga pasar.
 
Hal itu bisa dipastikan hampir sebagian besar MBR tidak dapat menjangkaunya. "Kalau kita aplikasikan sistem seperti ini untuk program low cost housing, yah jelas enggak akan berhasil. Makanya kita coba dengan dana nol persen itu. Jadi, perbankan tidak menggunakan dana awal yang sudah pakai suku bunga pasar. Mereka pakai dana murah," pungkasnya.
(ade)