JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa berharap bila suku bunga kredit perumahan rakyat dapat single digit. Dengan demikian, harga perumahan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan bawah.
 
"Rezim suku bunga tinggi harus segera berakhir. Suku bunga tinggi benar-benar sudah tidak ada obatnya," ujar Suharso, saat melakukan kunjungan ke Redaksi Koran Seputar Indonesia, di Gedung Anex, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (19/1/2010).
 
Di sisi lain, Suharso berjanji akan berusaha melobi pihak-pihak terkait agar suku bunga pinjaman dari dunia perbankan dapat diturunkan. Selain itu, sektor perumahan dan pemukiman pun harus dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas.
 
Pada 2008, kontribusi sektor perumahan dan pemukiman tercatat mencapai Rp137 triliun terhadap Pendapatan Domestik Bruto. "Memang kontribusinya masih rendah karena perumahan masih dilihat sebagai consumerate good, bukan investment good," tambahnya.
 
Sebelumnya, Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan mengubah pola kebijakan subsidi baru yang akan diarahkan melalui penyediaan fasilitas likuiditas perbankan atau lembaga bukan bank yang menyelenggarakan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 
Tujuan dari perubahan pola kebijakan itu agar dapat menurunkan tingkat suku bunga perbankan. Dana yang disalurkan pada pihak perbankan itu diarahkan agar dapat menurunkan cost of fund yang saat ini dinilai sebagai komponen terbesar dalam tingginya suku bunga perbankan.
 
"Nanti tidak bisa begitu, karena kita beri dana dengan bunga nol persen. Tambah biaya untuk risiko dan cost of fund bank itu maka jatuhnya suku bunga yang dipakai sekira 6,5-7 persen," jelasnya.
 
Pola itu, kata dia, tidak ingin mengimplementasi kebijakan seperti aplikasi kredit usaha rakyat (KUR) yang mengucurkan Rp2 triliun sebagai dana cadangan risiko dari alokasi dana Rp20 triliun yang disalurkan oleh perbankan, tapi menggunakan suku bunga pasar.
(ade)