Program 100 Hari Kementerian Keuangan Sudah Siap

Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan kesiapannya dalam memaparkan program 100 harinya sebelum 1 Februari 2010 mendatang, di mana pada tanggal ini jatuh tepat program 100 hari tersebut dicanangkan. Pemerintah pun sudah melakukan cek rutin dari program tersebut.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa dari hampir 150 program (item) yang masuk dalam program 100 hari Kementerian Keuangan, ada sebanyak 45 program yang menjadi unggulan. Keputusan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sendiri tidak berdiri sendiri, karena pihaknya juga mempengaruhi departemen lain.
 
"Saya pun sosialisasi peraturan Menteri Keuangan mengenai bagaimana pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program dan anggaran dari atas, tapi kemudian kita lakukan sosialisasi lebih dari 300 Pemda," katanya, di acara Closing Dinner Appreciation Night for Media Partners Investor Summit, di Restoran Kembang Goela, Sudirman, Senin (25/1/2010) malam.
 
Program unggulan tersebut di antaranya yakni pihaknya telah mempersiapkan program yang berhubungan langsung dengan investor. Program tersebut adalah pelayanan bea cukai selama 24 jam sehari nonstop di empat pelabuhan yakni Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Mas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, dan Belawan Medan.
 
"Dalam program 100 hari ini, empat pelabuhan itu harus 24 jam buka terus. Jadi kalau ada kapal yang bersandar malam, dokumen impornya juga bisa langsung diproses. Tidak perlu menunggu keesokan harinya. Program seperti itu akan dilakukan dan pekan depan akan diresmikan Pak Presiden," tandasnya.
 
Kemudian program untuk melengkapi sarana infrastruktur yang didukung dengan dibentuknya PT Sarana Multi Infrastruktur. Di mana pembentukan perusahaan ini ada tiga lembaga yang masuk menjadi pemegang saham (shareholder) untuk lembaga pendanaan infrastruktur Indonesia (IIFF).
 
Sri menambahkan bila perusahaan tersebut di mana infrastruktur fund dari Indonesia sendiri sudah disiapkan dana dari APBN sebesar Rp400-600 miliar, ditambah dana dari ADB dan dua perusahaan lainnya.
 
"Jadi sebelum tanggal 1 sudah selesai programnya dan kita akan tetap. Depkeu semuanya sudah oke. Relevansinya saya rasa ini yang merupakan policy yang sifatnya debottlenecking. Banyak hal yang sifatnya membutuhkan. 100 hari nampaknya bagus, hampir di semua lini ya seperti Polhukam, Kesra," pungkasnya.
(ade)

Ada 0 komentar untuk berita ini. Komentar Anda?

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terikini di http://m.okezone.com