JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif untuk pengembangan industri hilir produk pertanian. Delapan jenis komoditas pertanian unggulan ekspor Indonesia yang akan didorong pengembangan industri hilirnya adalah sawit, karet, kopi, kakao, lada, ikan,kayu manis dan rumput laut.

"Pemerintah akan memberi insentif bagi yang mengembangkan industri downstream (hilir) karena meningkatkan value added dan membuka lapangan kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin. Deputi Menko Bidang Pertanian dan Kelautan sekaligus Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi menuturkan, insentif tersebut sedang dirancang berdasarkan produknya.

Pemerintah,imbuh dia, juga mempersiapkan kebijakan disinsentif terhadap ekspor produk mentah (bahan baku) yang seharusnya bisa didorong menjadi produk yang bernilai tambah lebih besar. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan,pada prinsipnya industri pengolahan di sektor pertanian, oleokemikal, kelautan dan maritim, sektor hilirnya akan dikuatkan melalui pemberian insentif.

Selanjutnya,secara bertahap pasokan bahan baku akan diatur melalui sistem fiskal. Hidayat menambahkan, Menteri Keuangan sudah mengetahui akan rencana ini dan siap memberikan persetujuan jika formula insentif sudah dirampungkan oleh Kementerian Perindustrian.

"Setelah 100 hari kita selesaikan detail yang sudah kita canangkan. Menteri Keuangan sepakat buat policybaru dan setuju ini akan diprioritaskan. Insentif utamanya, kita akan minta perbankan BUMN, memberikan tax allowance terhadap total investasi mereka, dan berapa persen yang diberikan fasilitas,”tutur Hidayat.

Daya Saing Masih Lemah

Terkait dengan pengembangan industri hilir, kalangan pengusaha menilai daya saing industri dalam negeri masih lemah karena selama ini Indonesia masih mengekspor bahan baku ke negara lain untuk diproses menjadi produk jadi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan,Perikanan dan Peternakan Juan Permata Adoe menegaskan, kini sudah saatnya pemerintah memperhatikan nilai tambah industri dalam negeri.

"Karena selama pemerintah tidak memberikan perhatian,daya saingnya enggakmungkin kuat.Kalau pemerintah memberikan insentif, otomatis kita semua berani melakukan investasi sehingga kita mampu bersaing. Semua produk yang ada value added harus didukung pemerintah,”tegas Juan. Hal senada dikatakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa.

Dia mengatakan, kecenderungan Indonesia mengekspor bahan baku tidak akan memberikan manfaat bagi skala industri dalam negeri. "Karena industri tidak akan memiliki competitiveness dan penyerapan tenaga kerjanya tidak sebesar apabila kita juga mengolah menjadi produk jadi,”kata Erwin. Terkait dengan itu, Erwin juga meminta perbankan lebih mendukung sektor industri dengan memberikan permodalan yang murah. "Kita butuh keberpihakan perbankan.

Perbankan juga harus memberikan permodalan yang mendukung industri manufaktur. Sekarang ini,perbankan kita tidak terlalu berminat,”tuturnya.Erwin menegaskan,daya saing tidak akan terjadi apabila pemerintah juga tidak tegas kepada perbankan. "Perbankan tidak ingin biayain proyek jangka panjang. Pemerintah harus memberikan kepastian kepada perbankan agar bahan baku bisa diolah di dalam negeri.Kalau tidak, bagaimana competitivenessbisa diangkat,” tuturnya.

Mengenai energi, Erwin menegaskan bahwa dukungan juga perlu diberikan dengan memprioritaskan sumber energi untuk kepentingan industri nasional.Dengan memprioritaskan energi, bahan baku, dan sumber daya alam untuk kepentingan industri nasional, Erwin yakin daya saing otomatis terdongkrak.

"Indonesia punya sumber daya alam yang murah dan mudah didapatkan, tinggal bagaimana diolah untuk kebutuhan dan demi kepentingan nasional. Competitiveness di era globalisasi ini kanmengenai bahan baku murah dan mudah didapatkan,” tandasnya. (Sandra Karina)
(//css)