JAKARTA - Pemerintah didesak untuk segera menggunakan nuklir untuk sumber energi pembangkit listrik, yakni pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Dengan nuklir kebutuhan listrik nasional akan dapat tercukupi.
 
Pemerintah telah menargetkan bila pertumbuhan ekonomi selama lima tahun meningkat menjadi tujuh persen, berarti pertumbuhan listrik harus menjadi 10,5 persen dari yang saat ini sembilan persen.
 
Untuk itu, lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL), Himpunan Masyarakat Nuklir (HIMNI), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Institut Energi Nuklir (IEN) dan Women in Nuclear (WIN) mendesak pemerintah untuk segera mengembangkan energi nuklir untuk listrik.
 
Menurut Ketua Kelompok Kajian MPEL Budi Sudarsono, pembangkit PLTU energi batu bara, misalnya untuk sistem listrik Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) tidak dapat dilakukan secara besar-besaran.
 
"Selain itu, ketersediaan sumber daya energi, batu bara, gas dan minyak bumi semakin terbatas," kata Budi, dalam acara Pernyataan Sikap 'PLTN Menjamin Ketahanan Penyediaan Listrik Nasional' di Hotel Gren Melia, Jakarta, Rabu (3/2/2010).
 
Sekarang ini, dari lima negara yang mempunyai penduduk tertinggi di Indonesia, China, India, Amerika Serikat (AS), Indonesia dan Rusia, hanya Indonesia saja yang belum memiliki PLTN.
 
Padahal, di dunia saat ini terdapat sebanyak 436 PLTN di 32 negara dengan kapasitas total 372.533 gigawatt (gw), yang tengah dalam proses konstruksi PLTN 47 unit dengan kapasitas 42 gw, yang telah direncanakan sebanyak 133 unit dengan kapasitas 145 gw, dan yang masih dalam usulan ada sebanyak 282 unit PLTN dengan kapasitas 199 gw.
 
Sejumlah negara Asia, seperti Vietnam telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Rusia untuk membangun dua PLTN. Sedangkan Uni Emirat Arab telah menandatangani kontrak kerja sama membangun empat PLTN.
(ade)